oleh

Nawacita : Konsep dan Strategi Pembangunan Rezim Jokowi-JK

Oleh: M. Nas Kasah

OPINI, KICAUNEWS.COM – Nawacita adalah, sebuah konsep dan strategi pembangunan Rezim Jokowi-JK. Hal ini diharapkan menjadikan Indonesia menjadi Negara kuat dan berwibawa. Nawacita lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia.

Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan pernah mengatakan bahwa “dalam zaman post-revolusi tumbuh beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia, yang menjauhkan kita dari pembangunan”.

Koentjaraningrat menganalisis bahwa krisis mentalitas itu bersumber pada kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Sehingga menghasilkan mentalitas penerabas, mentalitas yang suka meremehkan, kurang percaya diri dan mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab (Koentjaraningrat 2000: 45).

Bidang Politik

Nawacita menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi Kebudayaan

Nawacita menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah, desa-desa, kemudian menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat dicari dari khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.

Sembilan agenda program kerja prioritas yang diuaraikan pada Nawacita, merupakan “pondasi dan kerangka rumah” yang pada tahun pertama ini dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi-JK.

Dalam membangun pondasi dan kerangka, merupakan pekerjaan yang tersulit, tapi juga merupakan yang terpenting, karena kokoh dan nyamannya sebuah rumah idaman ditentukan oleh pondasi dan kerangkanya.

Jika pondasi dan kerangka sudah terbentuk, baru tahun berikutnya dibangun dindingnya, atapnya, halaman rumahnya dan aksesoris pendukung lainnya. Semua pembangunan rumah idaman tersebut memerlukan waktu, biaya, tenaga, pemikiran serta kondisi-kondisi lainnya.

Jika ingin menilai hasil kerja pemerintahan saat ini, harus dinilai dan dievaluasi sampai sejauh mana kerangka dan pondasi rumah tersebut sudah dibangun dan seberapa kokoh pondasi dan kerangka tersebut. Begitu juga dengan kekurangannya, dalam hal apa saja yang masih kurang.

Baca juga :  Wujudkan Kepedulian, TNGGP Buka Klinik 24 Jam

Jokowi-JK mendapat amanat rakyat untuk memimpin Indonesia, dan segera melaksanakan “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian.

Presiden Jokowi mengidentifikasi ada tiga problem pokok bangsa yang dihadapi saat ini, yaitu, merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Perubahan nyata yang ditawarkan harus kembali dan bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Presiden Jokowi haqqul yaqin bahwa melalui jalan ideologis itu, maka ketiga penyakit akut bangsa tadi, bisa teratasi.

Selain berpegang pada ideologi, Presiden Jokowi memilih mengusung konsep Trisakti yang pernah diperjuangkan oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Presiden Jokowi menjabarkan visi dan misi mereka secara tegas dan rinci, intinya adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkannya, disusunlah Misi tegas dalam tujuh poin.

Pertama, Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis, berlandaskan negara hokum, Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime.

Keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, Keenam mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dan Ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketujuh misi semangat Trisakti Bung Karno itu kemudian diterjemahkan dalam 12 agenda strategis, yaitu, Pertama, Dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, Kedua, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan Ketiga, agenda strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.

Baca juga :  Seminar Amandemen UUD 1945

Presiden Joko Widodo mempunyai strategi dalam transisi perekonomian nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi ekonomi untuk menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek pemerintah. Menurut Jokowi, pemerintah mempunyai ruang fiskal yang harus dimanfaatkan.

Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine.

Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi. Distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah. Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah.

Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera. Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Presiden Jokowi pun mengumumkan langsung kebijakan paket ekonomi itu, didampingi oleh sejumlah menteri ekonomi.

Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama. memang ada sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi.

Pemerintah terus mendorong belanja pemerintah melalui daya serap anggaran, memperbaiki neraca pembayaran, dan menetapkan langkah-langkah konkrit. Langkah-langkah tersebut, diantaranya, Pertama Pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pangan, Kedua pembentukan tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran, Ketiga, pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.

Pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan ekspor kelapa sawit dan meningkatkan penggunaan biodiesel jadi 15 persen. Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat desa.

Langkah-langkahnya dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil. Jokowi-JK menekankan percepatan penyaluran pemanfaatan dana desa. Anggaran itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur secara padat karya, penambahan alokasi beras sejahtera.

Baca juga :  Jokowi Semakin Jauh dari Semangat Nawacita dan Trisakti

Pemerintah Meluncurkan Paket Kebijakan

Langkah pertama, untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Terdapat 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, yang dianggap menghambat daya saing industri nasional.‎ Selain itu, juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain.

Langkah kedua, Pemerintah mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah juga akan memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Langkah ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

Pemerintah butuh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Tumpuannya perbaikan infrastruktur, kepastian hukum, dan otonomi daerah. (Red-Den/Gol/Haji-Merah/Kicaunews.com)

Penulis Adalah Pengamat Kebijakan Publik Sekaligus Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru