oleh

Waduh, Politisi dan Akademisi Sepakat HTI Dibubarkan !!!

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dinilai tidak menyalahi aturan dan prinsip demikrasi. Sebab, demokrasi dibangun di atas tata aturan yang disepakati bersama, yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadaban.

Demokrasi menuntut adanya kerelaan untuk tidak semua pandangannya diterima. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Komisi II, Dapil I Banten, dari Fraksi Partai Golkar, Tb. Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi wartawan kicaunews.com, Senin (08/05).

Dalam pesan singkatnya, Politisi Partai Golkar ini, mendukung ketegasan Presiden Jokowi dalam menghadapi organisasi kemasyarakatan, yang selalu memaksakan kehendak yang mengarah pada sikap anti-Pancasila yang ditunjukkan dengan mengganggu ketertiban umum dan antikebinekaan.

“Tidak ada pemaksaan kehendak dalam demokrasi. Jika seseorang memaksakan kehendak, berarti dia anti demokrasi,” ujar Politisi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan.

Ace, dalam pesan singkatnya mengaku prihatin, atas munculnya ormas yang mendeklarasikan sistem khilafah islamiyah, di Indonesia.

“Khilafah Islamiyah jelas bertentangan dengan Pancasila. Sekali lagi, nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam” ujar Ace.

Selain itu Ace juga menegaskan bahwa, Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, sebab Pancasila merupakan nilai-nilai kebangsaan yang digali para pendiri bangsa yang salah satunya bersumber dari nilai-nilai agama Islam.

“Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia merupakan bentuk final dari negara. Karena itu, seharusnya kita tidak lagi mempertentangkan Pancasila dan Islam.” tegas Ace.

Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia, lanjut Ace, merupakan bentuk final dari negara. Karena itu, seharusnya kita tidak lagi mempertentangkan Pancasila dan Islam. Bahkan nilai-nilai Pancasila ini, harus dirawat, dipelihara, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan Ace, ketua umum Ikatan Cendikiawan muslim Se Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Lebak, Usep Mujani menilai, meski langkah pemerintah ini tepat, tapi tidak berarti pemerintah bisa dengan mudah membendung isme nya.

Baca juga :  Sambangi DPRD Provinsi Banten, Komnas Perlindungan Anak Minta Dukungan

“Perlakuan pemerintah terhadap organisasi harus hati hati, kita tidak mau peristiwa yang menimpa PKI juga terjadi kembali, modal sosialnya sangat tinggi”, ujar Usep

Selain itu, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menegaskan, “Pancasila sebagai landasan bernegara sudah sangat akomodatif, juga terbuka. Orang sosialis mungkin menilai Pancasila sangat sosialis, orang islam juga menilai sangat islami. Jadi, ini titik temu kita dalam bernegara”, tegas, Ketua ICMI Lebak, Usep Mujani saat dihubungi wartawan lewat telpon.

Sebagaimana diketahui, aktivitas organisasi Islam,  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam gerakannya, sangat getol menyuarakan “Khilafah Islamiyah” sebagai dasar negara yang tepat diterapkan di Indonesia dewasa ini.

Sementara itu, Akademisi lulusan Timur Tengah, Dr. Sima Lc, menilai langkah pemerintah membubarkan ormas Islam (HTI), sangatlah tepat, sebab selama ada ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila harus dibubarkan.

“Selama HTI masih meyakini ideologi Pancasila, sebagai dasar negara itu masih bisa ditolerir, tapi kalau HTI sudah menolak Ideologi Pancasila sebagai dasar negara, maka wajib dibubarkan, dan langkah pemerintah sangatlah tepat” ujar, Akademisi Lulusan Timur Tengah, Dr. Sima, Lc, saat dihubungi wartawan kicaunews.com lewat pesan Wats Apps. (Red-Deni Iskandar/Haji Merah, Kicaunews.com).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru