banner 728x250

Gurita E-KTP dan Bohongnya Miryam S Haryani Sebagai Saksi

  • Bagikan
Asep Ubaidilah, S.H. Adalah, Ketua Bidang Hukum dan HAM di Central Democration Movement Association Indonesia alias CDMA
banner 468x60

Oleh: Asep Ubaidilah, S.H.

OPINI, KICAUNEWS.COM – Nama anggota DPR Komisi II, Miryam S Haryani, sebagaimana fakta hasil persidangan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektroni atau E-KTP, adalah terlibat dan ikut menerima aliran dana sebesar, 23 ribu Dolar.

ARTIKEL LAINNYA :

Namun meskipun begitu, Miryam S Haryani terus mangkir dan berkilah, dari awal kesaksiannya di Persidangan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Miryam berupaya mengalihkan keterangan.

Padahal, jika kita perdalam dan pahami penjelasan tentang saksi sebagaimana berdasarkan Undang-Undang, bahwa yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adalah orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Selain itu dijelaskan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian diperluas menjadi “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” begitulah bunyi aturan.

Dalam konteks Miryam S Haryan yang ikut terseret dalam kasus korupsi E-KTP, keterangan Miryam dalam persidangannya sebagai saksi, dalam kasus mega skandal proyek e-KTP seharusnya dia (Miryam) menjelaskan dengan sesuai apa yang terjadi jangan sampai mengalihkan dengan membuat keterangan yang sifatnya mengarang dan berlebihan.

Sebab, hal yang paling fatal adalah saat penyebutan nama seseorang atau lebih dengan tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Sehingga orang tersebut tentunya akan merasa dirugikan dan harus ada bentuk pertanggung jawaban apabila penyebutan nama yang tidak ada hubungannya baik secara langsung ataupun tidak itu sampai menyeret nama seseorang ke pengadilan.

Baca juga :  Terkait Isu Ekonomi, Cut Out Goebok Indonesia Gelar Diskusi Public

Sebut saja misalnya, Rudy Alfonso pengacara senior yang biasa menangani kasus di KPK dan Setya Novanto Ketua DPRRI saat ini. Jika memang permasalahan tersebut terkait dengan hukum berarti semua ungkapan atau pun keterangan harus berdasarkan fakta yang sebenarnya, bukan berdasarkan asumsi tanpa pembuktian yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan hukum.

Dalam teori critical legal studies, dijelaskan, bahwa meskipun kebijakan hukum dipengaruhi kekuasaan, tetapi saat persidangan itu tidak menjadi alasan untuk dapat menggugurkan keterangan yang sebenar-benarnya terjadi.

Ungkapan Miryam pada keterangannya sebagai saksi pada persidangan kasus koruosi E-TP, ketika menyebut nama Rudy Alfonso Pengacara senior sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Partai Golkar dan Setya Novanto, dengan keterangan bahwa inisial “R.A” dan “S.N” lan, yang berupaya untuk mempengaruhi Miryam, agar memberikan keterangan palsu kasus e-KTP.

Itu adalah bentuk keterangan yang sesat, sekaligus menyesatkan. Sebab keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup dan tidak meyakinkan berdasarkan Undang-Undang (UU).

Seharusnya Miryam sebagai saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa dan upaya menyudutkan seseorang dengan cara melawan hukum.

Padahal, seorang saksi saat dimintai keterangannya itu harus benar dan di sumpah sesuai yang di jelaskan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP Bahwa Sebelum memberi keterangan.

Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Jadi, dalam hal ini, anggota DPR Komisi II, Miryam S Haryani, sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu dalam kasus korupsi, E-KTP bukanlah bentuk dari pada adanya upaya intimidasi atau pengaruh dari seseorang.

Sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka atas keterangan palsunya, melainkan adanya upaya Miryam untuk mengorbankan seseorang, yang tidak ada kaitannya dengan kenteks kasus dengan cara melawan hukum.

Baca juga :  Setelah Munaslub, Arah Dukungan Golkar Pada Jokowi Bisa Berubah

Sehingga, penyebutan nama Pengacara Senior Sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Partai Golkar Rudy Alfonso oleh Miryam Tersangka Keterangan Palsu Kasus e-KTP adalah hal yang keliru dan fatal. (Red-Den/Gol/Haji-Merah/Kicaunews.com)

Penulis Adalah, Ketua Bidang Hukum dan HAM di Central Democration Movement Association Indonesia alias CDMA.

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *