oleh

Jelang Pemilu 2019, Kemendagri Kumpulkan LSM, Ormas, OKP dan Masyarakat

BOGOR, KICAUNEWS.COM – Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan presiden-wakil presiden. Jadi, untuk pertama kalinya, pemilih hanya datang satu kali ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) dengan melakukan pencoblosan lima kali di lima kertas suara.

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengingatkan, meski pemilu 2019 berlangsung serentak, masyarakat harus memahami bahwa pesta demokrasi merupakan sesuatu hal yang biasa.

“Jangan sampai masyarakat tegang. Perubahan ini memang harus terjadi karena sistem demokrasi di Indonesia seperti ini. Karena setiap lima tahun pasti ada pergantian,” ujarnya saat membuka acara Dialog Politik yang digelar Ditjen Polpum Kemendagri di Hotel Mirah Bogor, Kamis (04/05)

Dialog membahas persiapan menjelang pemilu serentak tahun 2019 ini dihadiri ratusan peserta, perwakilan dari Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat.

Narasumber pada dialog politik kali ini antara lain Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna dan Aang Witarsa Rofiq dari Direktorat Politik Dalam Negeri yang menyampaikan materi Langkah Strategis Menuju Pemilu 2019.

Bahtiar mengatakan, acara ini digelar dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan pemilu serentak 2019, sebagai agenda politik nasional.

Mengapa dialog digelar di Kota Bogor? Doktor ilmu pemerintahan itu menjelaskan, karena Kota Bogor merupakan salah satu dari 117 daerah yang akan menggelar pilkada serentak di 2018 mendatang. Tentunya dari awal kami sudah harus mendorong pra kondisi agar masyarakat berpartisipasi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan,” terang Bahtiar.

Diharapkan, seluruh tahapan lancar, mulai dari persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilanjutkan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bulan Agustus ini.

Baca juga :  Jaro Mumu Jabat Ketua MPKT Kecamatan Pinang

“Tahapan ini sangat penting agar tidak ada lagi kasus warga yang tidak terdata dan tidak memiliki hak suara”, ujar Bahtiar. (Red-Den/Gol/Haji/Merah/Kicaunews.com)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru