banner 728x250

Tak Ada Sikap Tegas, KMII : Pemerintah Jangan Mau Dilecehkan Pengusaha Asing

  • Bagikan
Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia atau KMII, menggelar aksi protes di depan gedung kementerian komunikasi dan Informatikan, Rabu (02/05) di Jakarta.
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Mahasiswa yang terhimpun dalam Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia atau KMII, menggelar aksi protes di depan gedung kementerian komunikasi dan Informatikan, Rabu (02/05) di Jakarta.

Demontrasi ini terjadi disebabkan karena sampai saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berikut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, belum memiliki sikap tegas perihal layanan aplikasi atau content melalui Internet Over The Top (OTT) yang dinilai merugikan negara sebesar Triliunan rupiah.

banner 336x280

Banyaknya pengguna Facebook di Indonesia, membuat perusaan Jasa di bidang sosial media tersebut, samakin terlena dan mangkir, dalam persoalan hukum. Keuntungan pengusaha Facebook di Indonesia bersumber dari content iklan digital, dengan keuntungan sebanyak triliunan rupiah.

Seharusnya Facebook bisa memberikan kontribusi bagi APBN Indonesia, tapi justru ini tidak, Facebook secara langsung tidak membayar pajak dan mengangkangi aturan negara. Demikian disampaikan Bidang Hukum dan HAM Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia, Akbar Putra dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (04/05), sebagaimana diterima redaksi, kicaunews.com.

“Dengan angka sebesar itu seharusnya Facebook harus berkontribusi kepada Negara Indonesia dalam bentuk penerimaan negara yang nantinya akan mendongkrak APBN Indonesia” ujar Akbar Putra dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia juga menjelaskan, berdasarkan data yang telah kami himpun, dari sekian banyak masyarakat indonesia pengguna layanan aplikasi Facebook sebut saja 88 Juta orang dengan laba perusahaan sebesar, US$ 640 juta atau setara Rp 8,45 triliun, namun usaha tersebut menabrak hukum dengan cara tidak membayar pajak.

“Padahal, Facebook sebagai perusahaan penyedia layanan Over The Top asing tetap memperoleh penghasilan di Indonesia, tetapi pendapatan penghasilan tersebut masuk ke perusahaan asalnya dengan tanpa berkontribusi terhadap APBN dan tidak dikenakan pajak sebagaimana pada Badan Usaha Tetap yang berlaku diindonesia” jelas Akbar Putra.

Baca juga :  KMII: Kabinet Kerja Jokowi Banyak Yang Gagal

Berdasarkan hasil kajian Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia, layanan aplikasi berbasis internet Over The Top asing seperti Facebook ini meskipun hanya perusahaan penyedia layanan berstatus sebagai dependent agent dan representative office selama menjalankan kegiatan operasionalnya di Indonesia.

Pemerintah dalam harus segera menetapkan, Badan Usaha Tetap (BUT) sebagai landasan hukum bagi Facebook di Indonesia, agar penghasilan usaha Facebook di Indonesia tidak semuanya masuk kepada perusahaannya saja, melainkan masuk kepada pajak negara.

Sejauh ini, berdasarkan kajian Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia, hutang pajak Facebook kepada Indonesia per-2016, sebanyak Rp 2 sampai 3 Triliun Rupiah, namun dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, serta Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Jugi Asteadi, control dan filtering pemerintah, dinilai lamban dan terkesan adanya pembiaran pada kasus ini.

Pemerintah Abaikan Pajak

Pembiaran dua Institusi negara (Kominfo dan Dirjen Pajak) yang tidak menekan perusahaan Facebook di Indonesia, harus dipertanyakan. Sebab melalui surat edaran dari Kominfo no 3 tahun 2016, jelas bukanlah solusi, meskipun dalam surat tersebut Kominfo,

Ketika Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 bahwa dalam point surat tersebut mengharuskan layanan aplikasi dalam bentuk internet Over The Top (OTT) seperti Facebook segera membentuk, Badan Usaha Tetap/Permanent Establishment. Langkah tepat yang seharusnya dilakukan Kominfo adalah membuat peraturan, bukan surat edaran.

“Hari ini kami berunjuk rasa digedung Kominfo, jika Kominfo tidak ingin dikatakan lemah, segera buatkan keputusan dengan membangun kerjasama dengan Dirjen Pajak agar negara tidak semakin dilecehkan oleh perusahaan asing” tambah Akbar Putra. Red.

Berikut tunturan Koalisi Mahasiswa Islam Indonesia dalam Aksi protes yang dilakukan di depan gedung Kominfo.

Baca juga :  Pastikan Aman Polsek Pakis jaya Kontrol Puskesmas Malam Hari

Pertama, mendesak Facebook Indonesia dibawah kendali Sri Widowati selaku Country Director harus segera membayar hutang pajak sekitar Rp 2-3 Triliun kepada Negara Indonesia.

Kedua, meminta Rudiantara selaku Menkominfo untuk segera menutup/BLOK content layanan Facebook diindonesia yang telah “Mangkir” dari pajak sekitar Rp.2-3 Triliun.

Ketiga, mendesak Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk secepatnya mengambil sikap tegas terkait hutang pajak Facebook Indonesia sekitar Rp 2-3 Triliun dan jika tidak lebih baik mundur dari jabatannya.

Keempat, ada dugaan kuat antara Sri Widowati dengan Ken Dwijugiasteadi terkait tindak pidana suap dengan upaya menghilangkan kewajiban hutang pajak Facebook Indonesia melalui tax settlement sekitar Rp.2-3 Triliun.

Kelima, mendesak KPK untuk secepatnya periksa Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang di duga kuat menerima suap untuk upaya menghilangkan hutang pajak Facebook Indonesia Rp. 2-3 Triliun.

Keenam, meminta Presiden RI untuk segera mencopot jabatan Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sekarang juga.

Ketujuh, tutup content layanan Over The Top (OTT) Facebook Indonesia sekarang juga. (Red-Den/Gol/Kicaunews.com).

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *