banner 728x250

Soal Stigma Buruk PKL, Begini Komentar APKLI

  • Bagikan
Ketum DPP APKLI dr. Ali Mahsun Saat Sambutan Tasyakuran
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI, dibawah kepemimpinan Dr. Ali Mahsum, M Biomed, menyiapkan lima langkah kesejahteraan bagi Pedagang Kaki Lima atau PKL, yang selama ini menjadi sorotan negatif di Indonesia.

Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Asosiasi Pedangan Kaki Lima, Ali Mahsum, dalam konferensi Persnya, menjelaskan, stigmatisasi negatif pada Pedagang Kaki Lima, yang terbangun secara struktural, jelas sama sekali tidak benar, sebab, Pedagang Kaki Lima, pada dasarnya mempunya jati diri yang jelas.

banner 336x280

“Sejak saya jadi ketua umum, sudah saya luncurkan sebuah moto perjuangan kita, pemberdayaan Yes, dan Penggusuran No, PKL itu bukan penyakit bukan juga sampah. Jadi pandangam PKL mengganggu ketertiban itu sama sekali tidak benar, PKL punya cara dan jati diri yang kuat” jelas Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Ali Mahsum saat ditanya wartawan. Selasa (02/05) di Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

Saat ini, tambah Ali Mahsum, sudah ada Perpes  No125 tahun 2012. Tentang Penataan dan Pemberdayaan kaki lima, dan  Perpres merupakan perintah UU, sesuai dengan UU no 12 tahun 2010 no 2011 tahun 2010, jadi seluruh Stack Holder, dari mulai presiden sampai kepala desa, swasta maupun Asing, wajib melaksanakan perintah UU tersebut.

“Tidak pernah PKL menggarong uang negara, tidak pernah merampok, tidak pernah mengedarkan narkoba, walaupun kesempatannya ada”, tambah Mahsum panggilannya, Ali Mahsum.

Sejak tanggal 14 april 2017 yang lalu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia sudah mewajibkan, semua Pedagang Kaki Lima harus, Indah nyaman bersih tidak ada sampah dan PKL harus pake seragam (Inbejing). Satu hal, yang ingin saya sampaikan, kepada seluruh pengusaha proferti, di tanah air ini.

Baca juga :  Era Pemerintahan Jokowi, DPP APKLI : Dana KUR Kemana?

“APKLI akan menuntut mereka,  menyiapkan  lahan untuk pedagang kaki lima, dan kita akan dampingi mereka sehingga nanti barang yang dijual oleh pedagang, bisa masuk ke hotel, dan  apartemen dengan jaminan subesifikasi, sebagaimana diatur dalam Perpres No 125 Tahun 2012”, ujar, Ketua Umum APKLI, Ali Mahsum (Tegas).

APKLI lebih lanjut menambahkan, akan memberikan sertifikat kepada Pedagang Kali lima, agar apa yang dijual oleh pedagang kaki lima itu sehat bersih, higienis, dan tidak mengganggu lingkungan.

“Kami DPP APKLI sudah perintahkan kepada semua DPD se Indonesia, untuk segera menuntut Bupati, Walikota dan Gubernur agar segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) disemua daerah”, tambah Ali Mahsum, kepada wartawan.

Lebih lanjut, APKLI menjelaskan, jika Peraturan Daerah sudah dibuatkan maka, 70 persen pedagang kaki lima dan stigma negatif kaki lima itu akan hilang dengan sendirinya.

“Dalam hal ini, ini saya meminta kepada Presiden Jokowi Untuk kembali ke Khittah, dan saya juga berharap, apa yang dilakukan oleh Jokowi dapat di Injeksikan kepada seluruh rakyat Indonesia”, Jelas, Ali Mahsum.

Ali mengancam, jika desakan APKLI ini tidak direalisasikan, maka jangan salahkan Rakyat, jika rakyat menuntut haknya kepada pemerintah, dan mereka meminta revolusi rakyat. Jika rekomendasi APKLI ini dilakukan Presiden Jokowi, ekonomi Indonesia pasti akan berdaya. (Red- Den/Gol/Kicaunews.com)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *