oleh

Politisi PDI-P, Rieke : Kinerja BPJS Belum Maksimal !

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Semenjak berlakunya UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Indonesia menganut sistem Jaminan Sosial yang tidak lagi diselenggarakan oleh badan yang menganut “for profit body”.

Hal tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini. Di negara mana pun Jaminan Sosial memiliki peran krusial bagi pekerja untuk mengantisipasi dampak negatif pasar bebas dan globalisasi yang menyebabkan pekerja berapa pada posisi rentan secara sosial dan ekonomi.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat komisi VI Rieke Diah Pitaloka, dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana diterima wartawan kicaunews.com, Senin (01/05), di kantor redaksi, Jl. AMD Pondok Kacang Barat, Tangerang Selatan Banten.

“Sejak berlakunya UU BPJS, maka Jaminan Sosial tidak lagi diselenggarakan oleh empat BUMN diantaranta PT. Jamsostek, PT. Askes, PT Taspen dan PT Asabri” ujar, Rieke Diah Pitaloka dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Dua Badan nirlaba, lanjut Rieke menambahkan, ditunjuk sebagai penyelenggara, yaitu BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan) dan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian). Dengan sistem pembiayaan “cost sharing” antara pekerja dan pemberi kerja.

“Dalam UU BPJS pasal 15 menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta di dua BPJS tersebut, ini diatur dalam pasal 55, menyatakan bahwa perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS yang menjadi tanggungjawabnya   mendapatkan sanksi berupa, pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda hingga 1 Miliar” tambah Rieke.

Kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Mantan Anggota Pansus UU BPJS ini menjelaskan, masih minimnya kepesertaan BPJS, termasuk di BUMN, memperlihatkan ketidakpatuhan, terutama BUMN yang seharusnya menjadi contoh pertama ketaatan terhadap undang-undang.

Baca juga :  Serahkan Sipol ke KPU, Golkar, PDIP Tak Cukup Syarat, Berkarya Diterima ?

“Mayoritas pekerja Indonesia belum mendapatkan lima jamianan sosial. Hal ini sangat berbahaya bagi pekerja Indonesia dan keluarganya karena masih tingginya resiko kecelakaan kerja hingga kehilangan pekerjaan, serta kondisi tanpa pelindungan saat tanpa Kerja dan pasca kerja” jelas Rieke Diah Pitaloka, yang juga aktivis Perempuan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2016 data BPS menyatakan jumlah angkatan kerja 120.647.697 orang. Diperkirakan jumlah pekerja yang terserap sektor formal hanya 42,24% atau setara dengan, 48,5 juta orang saja.

Sementara di kepesertaan BPJS Kesehatan berdasarkan data per 28 Februari 2017 sebanyak, 10.127.263 orang pekerja. Dengan rincian perusahaan swasta 9.626.631 pekerja dan BUMN baru sebanyak 500.632 pekerja.

Sementara untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2016 tercatat jumlah peserta sebanyak, 22.600.000, orang pekerja. Dengan rincian, swasta 22.025.246 dan BUMN sebanyak 574.574 orang pekerja.

“Ketidaksinkronan jumlah peserta di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan BPJS Kesehatan lebih sedikit dari BPJS Ketenagakerjaan” ujar Rieke.

Dia (Rieke) menilai kinerja Dewan Jaminan Sosial secara kinerja belum maksimal, baik pada BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara, termasuk Dewan Pengawas di kedua BPJS juga belum maksimal. (Red- Den/Gol/Kicaunews.com)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru