oleh

Khilafah Gerakan Melawan Negara, Begini Kata Para Aktivis

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Fenomena khilafah dalam sudut pandang syariah Islam, sama dengan gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia (Makar), seperti contoh terdahulu yaitu DI/TII yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia.

Secara konstitusional pedoman dasar negara ini sudah di bahas secara demokratis dan konstitusional, dan Pancasila menjadi akhir dari ideologi negara yang di jadikan sebagai pedoman dasar negara Indonesia.

Demikian pernyataan itu disampaikan Aktivis Keragaman M Subhi Azhar, dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (28/04) sebagaimana yang dirilis oleh wartawan kicaunews.com

Dalam acara diskusi itu, Aktivis Keragaman Subhi Azhar menuturkan, Pancasila yang diambil sebagai dasar negara Indonesia adalah final, pada tahun 1999-2002 pernah ada upaya partai PBB yang mengusulkan ingin memasukan syariat Islam secara syariat di Indonesia, tetapi gagal, dan tidak didukung oleh konstitusinal di pemerintahan.

“Bangsa Indonesia, bukan anti terhadap Islam, ide khilafah bukan hal yang tabu untuk di munculkan di dalam parlemen, tapi memang harus dibahas, apakah diterima atau di tolak” ujar Subhi Azhar saat Diskusi Publik yang digelar di Aula Madya Kampus I UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bangsa Indonesia, tambah Subhi Azhar, telah memberikan hak-hak dan jaminan dalam melaksanakan syariat Islam, tidak ada batasan dalam melaksanakannya. Secara politik, umat Islam tidak dilarang untuk menduduki jabatan pemerintah, menjadi pejabat di pemerintahan.

“Menurut Hukum Islam ada hak menentukan nasib sendiri, akan tetapi konteksnya melepaskan diri dari penjajahan, berbeda dengan upaya yang ingin melepaskan diri dengan NKRI (kegiatan makar),” tambah Aktivis Keragaman, Subhi Azhar.

Indonesia lanjut Subhi, tidak menerima untuk suatu faham yang ingin melepaskan diri dari Indonesia atau ingin menjadikan sistem kenegaraan bersifat daulah Islamiyah, untuk menaklukan negara dan menjadikan bagian dari negara lain disebut gerakan makar.

Baca juga :  Mahasiswa: Agama Saat Ini Jadi Barang Dagangan Politik

“Contohnya seperti ISIS, maka harus di usir dari NKRI, bahan Menurut undang-undang apabila ada gerakan yang ingin menjatuhkan atau mendeskreditkan pemerintah, atau menyatakan bahwa pemerintah yang thogut atau batil, maka termasuk tindak pidana dan bisa diproses secara hukum” lanjut Subhi Azhar.

Apa yang sudah dicapai masih lanjut Subhi, oleh Bangsa Indonesia dengan dasar Pancasila adalah sudah ideal, sebagai upaya maksimal pemerintah yang final dan tidak bisa diganggu gugat.

Senada dengan Subhi, Sekertaris Jenderal Ikatan Pemuda Muhammadiyah Luthfi Hasanal Bolqiah, menuturkan secara Ideologi negara, tidak mungkin menganut dua ideologi untuk menjadikan satu pedoman dasar negara, sebagiam umat Islam di Indonesia menginginkan perubahan (Islamisasi), dalam pemerintahan di Indonesia, terutama dalam penegakan hukum syariah.

“Perdebatan tentang khilafah dengan demokrasi atau dengan Pancasila, muncul pasca momentum Pilkada,  sehingga hal ini menekadkan HTI untuk muncul kepermukaan untuk menunjukan ekaistensinya dalam penegakan Daulah Khilafah di Indonesia,” jelas Luthfi Hasanal Bolqiah.

Diketahui, Dewan Mahasiswa UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta, Jumat (28/04), mengadakan diskusi publik yang bertajuk, “Khilafah; Ancaman Pancasila ?”. Dalam acara diskusi tersebut, turut dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan narasumber yang handal, diantaranya, Aktivis Pusat Studi Pesantren, Anick HT, Sekertaris Jenderal Pengurus Wilayah Ikatan Pemuda Muhammadiyah Banten, Luthfi Hasanal Bolqiah, dan Aktivis Keragaman, M Subhi Azhar. (Red- Den/Gol/Kicaunews.com)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru