oleh

Reklamasi, Luhut Mangkir di Sidang KIP

JAKARTA, KICAUNEWS.COM –Meskipun izin Reklamasi Pantai Teluk Jakarta, sudah dicabut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibeberapa pulau, yang dianggap tidak memiliki kajian yang kuat dan banyak menabrak aturan, namun prosesi sidang masih tetap berjalan.

Dalam sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dengan diwakili oleh Indonesian Center for Environmental Law, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, kembali mangkir menghadiri sidang lanjutan gugatan di Komisi Informasi Publik, Kamis, (27/04) di Jakarta.

“Ketidakhadiran pihak termohon yaitu Kemenko Kemaritiman dalam beberapa kali sidang menunjukan itikad tidak baik dari Pemerintah” ujar, Rayhan dari Indonesian Center for Environmental Law.

Berdasarkan keterangan Andri Gunawan Wibisana, Ahli Hukum Lingkungan Universitas Indonesia menjelaskan, kajian yang dibuat oleh pemerintah, biasanya bersifat perspektif karena kajia yang dihasilkan bentuknya rekomendasi, untuk menghasilkan rekomendasi perlu dibuat kajian yang sifatnya ilmiah dan lengkap mengandung unsur-unsur kaidah ilmiah.

“Dari keterangan yang diberi Pak Andri, kita dapat melihat bahwa kajian yang diberikan termohon kepada pemohon merupakan dokumen abal abal, bukan kajian lengkap yang dapat menghasilkan suatu rekomendasi” demikian disampaikan, Rayhan.

Selain itu, Indonesian Center for Environmental Law juga menambahkan, jika tim Komite Gabungan tidak melakukan kajian secara mendalam, ini menunjukan bahwa proyek yang menimbulkan dampak besar tidak diawasi secara serius dan  anggaran untuk melakukan kajian dipergunakan secara tidak tepat.

Senada dengan itu, Rosiful Aminurdin dari KIARA juga menambahkan, hasil dari kajian Reklamasi Teluk Jakarta semestinya harus menjadi kajian bersama masyarakat luas, sebab proyek Reklamasi ini, menuai banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.

“Proyek reklamasi Teluk Jakarta menuai banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, menjelang putusan sidang, masyarakat berharap majelis sidang dapat memutuskan sesuai dengan bukti-bukti disampaikan oleh Koalisi”, ujar, Rosiful Aminurdin

Baca juga :  Penyerahan Panji-Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tribrata Ke Kapolri Baru, Ini Kata Tito

Tak hanya itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga angkat bicara soal mangkirnya Luhut Binsar Pandjaitan pada sidang di Komisi Informasi Publik (KIP), LBH menilai Kemenko Kemaritiman tidak menghargai sidang KIP.

“Kemenkomaritiman tidak menghargai sidang di KIP dengan terus tidak menghadiri persidangan dan terus mengelak untuk memberikan informasi terkait kajian reklamasi.” ujar, Nelson, pengacara publik dari LBH Jakarta.

Sidang kali ini kembali berjalan singkat karena pihak termohon kembali mangkir. Sidang berikutnya akan dilakukan pada 15 Mei 2017 dengan agenda pembacaan putusan.

Sebelum, itu majelis meminta pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan. Sebelum putusan, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berharap kemenkmaritim tidak terus membual dengan tidak menunjukkan kajian lingkungan, sosial, dan hukum reklamasi Teluk Jakarta.

Editor: Deni Iskandar/Goler

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru