oleh

Kinerja Kapolri Dinilai Baik, Begini Kata Ketum Badko Jabotabeka Banten

JAKARTA, KICAUNEWS.COM Berdasarkan data yang paling mutakhir, tingkat penegakan hukum di Internal Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) semakin membaik.

Hal ini ditandai dengan adanya permintaan langsung Kapolda Sumatera Selatan kepada Propam Mabes Polri dalam mengawasi adanya indikasi gratifikasi dan penyuapan pada proses seleksi masuk calon taruna Polri.

Demikian disampaikan Ketua Umum Badan Koordinasi Jabotabeka Banten, Abdul Rabbi Syahrir dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh wartawan, Selasa (25/04) di Jakarta.

“Hal tersebut patut kita apresiasi bersama, ini menunjukkan bahwa Kapolda sumsel memegang teguh asas profesionalitas, dalam menjalankan tugas dan ini juga dapat kita lihat sebagai bentuk ikhtiar dari polri dibawah kepemimpinan Jendral Tito Karnavian”, ujar Abdul Rabbi Syahrir.

Lebih lanjut Abdul Rabbi Syahrir menambahkan, untuk tetap mengedepankan penegakkan hukum yang profesional, maka visi misi Jenderal Tito sudah masuk dalam agenda 100 hari kepemimpinannya di Kapolri.

“Kami berharap semoga ini menjadi awal komitmen kita bersama untuk mengawal proses hukum yang profesional dan berkeadilan di negeri tercinta ini”, tambah Robi.

Sebagaimana diketahui, penetapan tersangka kepada Brigadir K (anggota polres lubuk linggau) dalam kasus penembakkan mobil pada saat razia, di Lubuk Linggau yang terjadi beberapa hari lalu, hasil tes psikologi yang dilakukan internal Polri.

Brigadir K dinyatakan masih layak memegang senjata akan tetapi Kapolda Sumsel Irjen Agung Budi menilai bahwa pelanggaran hukum adalah menyangkut pelanggaran personal oleh sebab itu proses hukum harus tetap dilakukan demi rasa keadilan di masyarakat luas. Red (Gol).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru