oleh

Jabat Wakil Ketua BPK RI, Begini Kata Bahrullah Akbar

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Pasca terpilihnya menjadi Wakil Ketua BPK RI menggantikan Sapto Amal Damandari yang telah habis masa jabatan, Kini Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M. Menjabat Wakil Ketua BPK RI.

Setelah melalui serangkaian Sidang badan dimana sidang badan merupakan pertemuan berkala Anggota BPK untuk menetapkan kebijakan di bidang pemeriksaan dan lainnya yang memerlukan keputusan BPK, termasuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua.

“Pak Sapto Amal Damandari telah habis masa jabatan sehingga posisi wakil ketua kosong. “(Pemilihan secara) aklamasi,” kata Bahrullah seperti dilansir Katadata, pada Jumat (21/4).

dia menjelaskan, saya masih menjabat sebagai Anggota VI BPK yang melaksanakan pemeriksaan di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selain itu, ia juga melaksanakan pemeriksaan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II. Adapun, sebelum masuk BPK, ia menjabat Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia juga pernah berkarier di BPK sebagai auditor.

“Insya Allah, pelantikan pada 26 April mendatang. Sesuai perundang-undangan yang berlaku, ketua dan wakil Ketua BPK terpilih memang harus lebih dulu mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung sebelum menjabat,” Urainya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Wakil Ketua BPK RI) adalah salah satu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Pemilihan Wakil Ketua dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.[1] Pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Ketua BPK RI meliputi :

  1. Pelaksanaan tugas penunjang dan Sekretaris Jenderal
  2. Penanganan kerugian negara.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru