oleh

Ketum APKLI : Ekonomi Indonesia Terpuruk, 3 Juta Pedagang Gulung Tikar

Depok, Kicaunews.com – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (Apkli), dr. Ali Mahsun mengatakan kondisi ekonomi indonesia semakin terpuruk dan ekonomi rakyat juga semakin menurun.

“Bahkan saya sudah menyampaikan di beberapa media, perhelatan ekonomi bangsa kita sudah tidak berada di pangkuan ibu pertiwi, ” kata Ali kepada kicaunews.com saat hadir dalam persiapan Munas V Apkli yang diadakan di Depok. Sabtu (15/4/2016) malam.

Berita terkait : 

  1. DPP APKLI Gelar Munas V
  2. Munas V APKLI, Ali Mahsum : Kembalikan Ekonomi Bangsa ke Pancasila

Maka dari itu dewan perwakilan daerah wilayah provinsi kota atau kabupaten se Indonesia malam ini mereka akan membahas hal yang penting krusial karena menyangkut masa depan ekonomi rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.

“Tema munas kali ini yakni mengusung sebuah tema blue print, cetak biru kalau kita bicara cetak biru berarti itulah salah satunya jalan bisa dilakukan untuk menegakkan ekonomi rakyat dan mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 1945, ” ujarnya.

“Berdasarkan hasil gerilya kita di seluruh kawasan ekonomi strategis di negeri ini per Maret 2015, kita putuskan bahwa blue print ini adalah percepatan perang gerilya pedagang kaki lima kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat sebagai sebuah persyaratan jika ingin ekonomi bangsa kita kembali, ”

Seperti diketahui, masih kata Ali bahwa aset ekonomi dan sumber daya alam kita, paripurna dikuasai kekuatan ekonomi  asing segala seluruh perangkat tata kelola negara yang disebut trias politica lumpuh.

Lebih jelas, dirinya mengungkapkan ada 59, 6 juta umkm yang 42 persen atau 25 juta adalah pedagang kaki lima yang tersebar di seluruh kawasan ekonomi strategis.

Baca juga :  Resmi Gelar Munas V, Ini Isi MoU APKLI dengan DPP AWPI

“Munas kali ini, menurut saya penting sebab bila kita tidak melangkah ekonomi Indonesia tidak lama lagi akan terjajah kembali, ” imbuhnya.

Tanpa intervensi negara Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan menjelma menjadi neo VOC karena kita juga menyaksikan sendiri kebijakan negara ternyata tidak berpihak kepada ekonomi rakyat.

“Di regulasi pelonggaran izin ritel modern ini kasat mata menjajak ekonomi rakyat sendiri. Tanpa direlokasi pelonggaran izin ritel modern dengan peppres 112 tahun 2007 yang mengatur pasar tradisional atau pusat perbelanjaan dan toko modern sampai agustus 2014 sudah 3500 pasar tradisional tutup, ada 3 juta kelontong di kampung-kampung yang merupakan mata pencaharian mereka gulung tikar, ” paparnya.

Hari ini pemerintah memutuskan ritel modern, bukan toko modern. Bicara ritel modern itu luas bisa masuk ke seluruh pelosok

“Di kecamatan Garut saja tahun 2017 ini sudah keluar 400 izin ritel modern. Lantas rakyat kita mau berpenghasilan mata pencaharian apa?, “paparnya menambahkan.

saya sudah warning kepada rezim pemerintahan Jokowi-JK bahkan saya keluarkan maklumat pedagang kaki lima 31 september 2015 hentikan ini semua kalau tidak, kita tidak mau negara ini kemudian porak poranda akibat kemiskinan, pengangguran yang melonjak dimana mana akhirnya terjadi kelaparan yang masifkan massa, ” pungkasnya. (Jeffry)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru