oleh

Terkait Surat Langaran Untuk Setnov Pergi Keluar Negeri, Agus Harta : Desak MKD Untuk Segera Ditindaklanjuti

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Pencekalan ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto agat tidak berpergian keluar negeri selama 6 bulan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dibenarkan oleh Dirjen Imigrasi. Surat pencekalan yang dikeluarkan pada 10 April 2017 kemarin, menjadi bukti kuat bahwa Setya Novanto benar terlibat dalam kasus korupsi mega proyek e-KTP tersebut.

Majlis kehormatan dewan (MKD) harus segera merespon surat pencekalan tersebut dan mencopot Setya Novanto sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian disampaikan, Agus Harta Wasekjen bidang PTKP PB HMI, dalam keterangan tertulisnya, senin (11/03), di Jakarta.

“Jika Majelis Kehormatan Dewan lambat dalam merespon kejadian ini, maka majelis kehormatan dewan terindikasi melakukan tembang pilih dalam menjaga kehormatan dan marwah anggota dewan dan institusi Dewan Perwakilan Rakyat” ujar, Agus Harta, dalam keterangan tertulisnya.

Agus meminta agar, Majlis Kehormatan Dewan bertindak tegas dan berani mencopot Setya Novanto sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. “Jika MKD tidak mengambil kebijakan yang tegas, maka MKD telah gagal dalam menjaga marwah institusi perwakilan rakyat ini. Majelis Kehormatan Dewan harus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Setya Novanto telah menciderai proses demokrasi di negara Indonesia” ujar Agus.

Selain itu, Agus juga menambahkan, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, akan terus mengawal proses korupsi E-KTP, sampai tuntas dan terus menyuarakan Setya Novanto agar mundur, demi tegaknya hukum di Indonesia.

“Tindakan Setya Novanto sangat jelas, telah mencoreng institusi DPR RI dan merusak proses demokrasi bangsa Indonesia” tambah Agus Harta.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat ini masih mendalami kasus korupsi E-KTP. Berdasarkan data hasil fakta persidangan, terdapat belasan anggota dewan perwakilan rakyat, yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya Setya Novanto. Hasil fakta persidangan tersebut, Setya Novanto menjadi juru kunci dan menjadi aktor dan terlibat juga membagi-bagikan uang korupsi E-KTP.(Deni)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru