oleh

Haruskah Kita Menuju Negara Ilegal ?

Oleh: Aditya Bayu W

Rasanya tak ada lagi ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan situasi bangsa yang kita alami dan kita jalani saat ini. Semua disiplin ilmu tak mampu lagi menalar kondisi ini dengan ilmiah. Hampir tidak ada lagi buku yang mampu menjadi rujukan atas situasi yang terus bergulir ditengah bangsa ini, kecuali satu-satunya buku Babad Tanah Jawi pada abad 17 dan Jongko Joyoboyo atau yang sering disebut ramalan Jayabaya yang ditulis dalam Kitab Asrar (Musarar) karangan Sunan Giri Perapan (Sunan Giri ke-3) sekitar abad ke 16.

Tidak ada lagi rasionalitas, hilang dan menjadi serba aneh yang tak mampu kita pahami dengan rasionalitas wajar. Bisa dikatakan hampir semua lembaga negara saat ini, baik lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif, dipimpin oleh sosok yang lebih banyak menunjukkan kepemimpinan senda gurau, dan itu di bawah standar ekspektasi publik yang tidak sepatut dan sewajarnya.

Presiden? Bandingkanlah bagaimana kualitas Presiden sebelumnya, dari era Soekarno hingga sekarang. Rasa bangga terhadap lembaga kepresidenan terjun bebas ketitik nadir saat ini, ketika negara diurus hanya dengan retorika dan senda gurau. Menabrak aturan dan selalu menyalahkan masa lalu, padahal saat Pilpres, janjinya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk mengeluh dan menyalahkan masa lalu.

Menyalahkan regulasi sebagai pembenaran atas ketidak mampuan, bahkan menandatangani sesuatu yang belum dibaca, hingga harus dibatalkan sendiri. Inilah kualitas lembaga kepresidenan kita yang dipimpin seorang presiden bernama Ir Joko Widodo. Pelantikan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kemarin yang dilakukan oleh MA (Mahkamah Agung) menjadi sesuatu yang makin membuat bangsa ini aneh.

DPD adalah legislator wakil daerah non partai. Tapi lucunya, ketua DPD sekarang malah di isi oleh ketua umum partai. Secara hukum, pelantikan ketua DPD melanggar aturan, dan telah menabrak keputusan. Lantas, kekuatan apa yang membuat situasi seperti itu bisa terjadi ?.
Situasi yang membolehkan ketum partai jadi ketua DPD? Situasi yang memaksa MA untuk menginjak keputusannya sendiri? Tidak mungkin terjadi jika tanpa kekuatan kekuasaan.

Baca juga :  Panwaslu Sampai Bawaslu Bermasalah, Para Calon Pernah Kena Sanksi

Itulah wajah buruk DPD kita, lembaga negara yang tidak jelas manfaatnya bagi bangsa dan negara ini. Begitu juga dengan wajah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dinahkodai oleh Setya Novanto, juga menjadi contoh buruk yang terjadi, yang tidak mampu dijelaskan secara ilmiah. Mengapa seorang Setya Novanto yang mundur dari jabatannya, kemudian dengan seenaknya minta lagi kursi ketua DPR dan mendudukinya seolah DPR itu perusahaan keluarga yang kapan saja bisa mencopot dan diganti direksinya.

Legalkah semua itu dilakukan diatas negara yang memproklamirkan diri sebagai negara hukum? Menurut saya, dengan kejadian di DPD kemarin, kita sedang menuju bangsa yang ilegal dititik sentral pemerintahan dan lembaga negara. Kita sedang menuju negara tanpa tatanan negara, kita sedang menuju negara suka-suka. Suka-suka yang berkuasa.

Lantas dimana rakyat berada? Dimana Indonesia dalam percaturan dunia? Dimana Indonesia sebagai negara demokrasi? Dimana ekonomi Indonesia ditengah ekonomi global? Saya yakin, mereka tidak bisa menjawab kecuali dengan retorika. Karena mereka semua adalah retorika itu sendiri.

Haruslah kita menuju negara ilegal supaya penguasa bisa terus berkuasa? Haruskah kita rusak tatanan kenegaraan demi kekuasaan yang tak ingin diakhiri? Tak bisakah bangsa ini diurus dengan benar sesuai cita-cita besar kemerdekaan ?. Semoga bangsa ini terselamatkan sebelum menjadi bagian-bagian kecil dan rusak.

Penulis Adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Unpam Cabang Ciputat.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru