oleh

Politik-Hukum Kasus Ahok

Oleh: Saleh Kabakoran, SH.

KICAUNEWS.com — Kewajaran Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam mengantisipasi kondisi Kamtibmas DKI Jakarta, sangatlah wajar dan perlu di apresiasi, hal ini sebagai bentuk dari penegakan hukum dalam menjaga keamanan, menjelang Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua. Ada hal yang menarik untuk dikaji dalam melihat kehawatiran Kapolri, terhadap kondisi Kamtibnas di Jakarta.

Salah satunya adalah soal surat yang dilayangkan Kapolri pada tanggal 4 April 2017 kemarin, kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Perihal “Saran Penundaaan Pembacaan Tuntutan Terhadap Terdakwa Ahok dalam Perkara Dugaan Penistaan Agama”. Pelayangan surat oleh kapolri ini, jelas menjadi Pertanyaan publik soal netralitas dan kedudukan Kapolri dalam menyikapi Pilkada DKI Jakarta di putaran kedua ini.

Hal ini disebabkan karena, alasan Kapolri kali ini agak sensitif dan menyentuh kekhawatiran publik terhadap netralitas dan independensi Kapolri sebagai Penegak Hukum. Jika Alasan Kapolri menyurati PN Jakarta utara untuk Menunda agenda pembacaan tuntutan Pada Ahok dalam Perkara Dugaan Penistaan agama Minggu depan  tanggal 11 April mendatang sebagai dasar Kewajaran menjaga Keamanan di DKI sangatlah tidak Logis. Terdapat tiga analisa yang perlu kita lihat dalam muatan Surat Polri Ke Ketua PN jakarta Utara ini. Pertama , Alasan ini jutsru malah menbentuk Opini Publik bahwa ada upaya intervensi Polri terhadap konsentrasi JPU yg sedang fokus melakukan Tuntutan terhadap Ahok.

Kedua , ada Kekhwatiran yg sedang di antisipasi oleh kubu ahok selaku Pimpinan Pemrov DKI (Gubernur Non Aktif) jika Rencana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di bacakan minggu depan, dan tuntutan Jaksa melebihi ancaman 5 Tahun. Maka Tuntutan tersebut Memperkuat desakan Publik soal Desakan kepada Ahok untuk mengundurkan Diri dari jabatanya karna melanggar Pasal undang-undang terkait pemerintahan daerah (No. 23 tahun 2014). Pasal 83. Sebagaimana berbunyi.

Baca juga :  Personil Satpol Air Polres Ciamis Laksanakan Kegiatan Polmas Dengan Pengunjung Obyek Wisata Pantai Pangandaran

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Ketiga , surat ini justru menunjukan Bahwa Polri sedang membangun opini ke publik pembacaan rencana tuntutan ke Ahok memberi Efek ancaman bagi Kamtibmas di DKI Jakarta. Posisi perkara ahok bisa menimbulkan instabilitas keamanan di Jakarta. Padahal jika kita lihat gerakan-gerakan demontrasi yang selama ini dilakukan oleh semua elemen masyakat, agar Basuki Tjahya Purnama alias Ahok di pidanakan selalu berjalan damai dan tidak rusuh.

Bagi saya surat yang dilayangkan Kapolri ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan berdampak negatif terhadap institusi Polri dimata publik. Harapan Kami warga Jakarta, Kapolri harus bersikap adil dalam menangani perkara kasus Basuki Tjahya Purnama alias Ahok, dan juga bisa bersikap netral dalam Pilkada DKI di putaran kedua yang akan di gelar pada 19 April 2017 mendatang.

*Penulis Adalah, Praktisi Hukum*.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru