oleh

Kawal Nawacita, AMP dan FRI WEST PAPUA Gruduk KPK Desak Hentikan Operasi PT Freeport di Indonesia

JAKARTA, KICAUNEWS.com — Tawaran pemerintah kepada PT Freeport untuk merubah statusnya dari kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus, tak serta merta berjalan dengan lancara. Dua organisasi Papua yang terhimpun dalam, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk WEST PAPUA (FRI-WEST PAPUA), melakukan aksi protes mendesak agar pemerintah menghentikan operasi PT Freeport di Indonesia. Jumat, (7/3) Kantor Kementerian ESDM di Jakarta.

Dalam aksinya,  mereka menolak semua kesepakatan pemerintah dan PT Freeport, yang sudah beroperasi kurang lebih setengah abad. Mereka menilai kontrak karya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto tahun 1969 dianggap ilegal dan tidak melibatkan masyarakat Papua.

“Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segalabentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap Rakyat Papua” ujar, Frans Nawipa dalam keterangan tertulisnya.

Frans, menilai pembuatan Kontrak Karya yang disepakati tahun 1967 oleh pemerintah, maupun pembuatan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat dan masyarakat Papua secara umum.

“Masyarakat adat dan bangsa West Papua sama sekali tidak dilibatkan, bukan tidak hanya dilibatkan, selama kisruh perubahan status kontrak Freeport ini di Timika telah terjadi beberapa kali insiden pembunuhan, diantaranya pembunuhan aktivis pendidikan dan kesehatan, Luther Magal” tukas, Frans Nawipa.

Sebagaimana diketahui, PT Freeport masih kisruh dengan pemerintah Indonesia, dalam masalah peralihan status kerja dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), rencana Freeport akan membawa kasus ini ke pengadilan Internasional.(Den)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru