oleh

FGD Pemantapan Pengelolaan Dana Desa, Ini Pesan Bahrullah Akbar

PONTIANAK, KICAUNEWS.com — besarnya anggaran Dana Desa yang dianggarkan pemerintah untuk membangun Indonesia harus benar-benar dipantau. Pasalnya, banyak pemerintah desa yang masih kurang dalam pengelolaan serta pelaporannya.

Menyikapi hal demikian, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), mengharapkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa.

Dikutip dari tribunpontianak, Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar, di sela Focus Group Discussion (FGD) pemantapan pengelolaan Dana Desa di Hotel Mercure Pontianak Senin (3/4/2017) menuturkan,
Hari ini kita undang Bupati dan instansi terkait, supaya ada perencaan yang sinergi antara pemerintah desa, Kabupaten dan Provinsi.

“BPK RI terus mengingatkan kepada Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab, terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM ) penerintah desa, terutama dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa, yang dirasa masih memiliki berbagai kelemahan,” katanya.

Dijelaskannya, Evaluasi tiga tahun pelaksanaan cukup bagus ya. Tapi pasti ada kelemahan, kekurangan itu pasti.

Dikatakanya dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban masih banyak ditemukan pelanggaran administratif. Bahkan ada pula dugaan penyalahgunaan yang dilaporkan ke aparat kepolisian.
“Yang masuk ke aparat penegak hukum juga ada. Tapi kan masih sebagian kecil. Termasuk di Kalbar ada tapi tidak besar,” ungkapnya.

Pengawasan sendiri terus berkoordinasi dengan dan bersinergi ditingkat daerah seperti inspektur, agar lebih khusus efektif dalam pengawasan . “Kita juga metode tersendiri dalam mengaudit,” pungkasnya.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru