oleh

Apa Kabar Koruptor E-KTP ?

Oleh : Agus Harta Wasekjen PTKP PB HMI Periode 2016-2018 yang dikirim kepada redaksi Minggu (26/3/2017)

KICAUNEWS.com — Indonesia sungguh mengharapkan adanya petarung Hukum yang Tangguh, yang mampu menghajar para koruptor yang tumbuh subur dinegeri ini. Petarung Hukum yang berani menghajar koruptor hingga ke jeruji besi, petarung hukum yang berani ambil sikap berani meng-Hukum Mati para bandit-bandit Koruptor…!!!

Korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP telah menjadi gurita, banyak menjerat kader-kader parpol. Sudah sepatutnya pengadilan atau mahkamah konstitusi memberikan sanksi kepada  parpol yang banyak melahirkan kader-yang korup.

Mekanisme pemberian sanksi ini yaitu pembekuan terhadap parpol yang korup, ini bisa dilakukan di peradilan biasa. Jika Parpol didalamnya dihegemoni oleh kader-kader koruptor dan mafia hukum, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Membubarkan Partai Politik Maling Uang Rakyat. Skandal Mega Koruptor e-KTP lebih berbahaya dari skandal koruptor kelas kakap, sebab skandal ini sudah menjadi gurita.

Sebagai lembaga anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengumumkan ke publik nama- nama penerima aliran dana korupsi e-ktp dan berapa jumlahnya yang mereka (koruptor) terima. Hampir semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut namanya, sebagai mana yang tercantum dalam fakta persidangan, justru membantah menerimanya.

Oleh sebab itu DPR perlu mengambil sikap untuk membuktikan secara politik bahwa tidak benar ada aliran ke anggota DPR RI, Anggota DPR RI harus berani jujur hebat. Selain itu dalam penyelesaian kasus korupsi E-KTP ini, KPK tidak boleh gentar menghadapi bandit-bandit mega korupsi e-KTP, sebab KPK adalah harapan satu-satunya lembaga anti Rasuah dinegeri ini.

Dalam kasus E-KTP ini, ada yang menarik yaitu, adanya indikasi keterlibatan elit KPK, dimana indikasi itu ?. Ketua KPK harus berani jujur saat beliau menjabat ketua lembaga pengadaan barang dan jasa, apa benar telah ikut mendorong salah satu BUMN yang kemudian menjadi salah satu yang ikut dalam proyek e-ktp.

Baca juga :  Pemkab Pangandaran Kerjasama Dengan Bank BJB Dalam Monitoring Transaksi Usaha Tapping Box

Jangan ada dusta antara kau dan publik sehingga tidak menjadi konsumsi personal seorang pimpinan KPK yaitu Bapak Agus Rahardjo. Dalam hal ini pemerintah harus berlaku objektif. Menjadi suatu harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia atas kekuasaan Hakim yang tidak dapat di Interpensi oleh Pemerintah dan mafia Hukum. Kejahatan tidak pernah libur !

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru