banner 728x250

Peningkatan Pelayanan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI

  • Bagikan
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Kepala Divisi Administrasi Kanwil Hukum dan HAM  DKI Jakarta Nuni Suryani membuka  Rapat Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Divisi Keimigrasian dengan tema  “Peningkatan  Pelayanan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI Untuk Mencegah Terjadinya TKI Non Prosedural” di Swiss-Bel Hotel Jakarta, kamis (23/3/17). Dalam pesan kata sambutan Nuni mengatakan faktor warga negara bekerja ke luar negeri umumnya karena faktor ekonomi dan tidak terserap pasar kerja dalan negeri karena rendahnya kemampuan.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri  ada legal dan ilegal. TKI  legal mengikuti prosedur dan TKI ilegal tidak mengikuti prosedur. Pemerintah telah menegaskan TKI  yang berangkat ke luar negeri harus legal, memiliki ketrampilan dan kemampuan bahasa. Banyak TKI yang baru pertama kali ke luar negeri dan direkrut makelar. Pemalsuan tidak hanya usia tetapi juga nama dan alamat. Untuk meminimalisir TKI Non prosedural campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Banyak ditemukan TKI tidak mengetahui negara tujuan dan bekerja sebagai apa. Rendahnya kesempatan kerja dan tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan banyak tenaga kerja  yang ke luar negeri.

banner 336x280

Nuni menambahkan  Imigrasi melakukan pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil yang dilampirkan dalam permohonan paspor,  proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan mengedepankan sense of security. Menyamakan persepsi dalam pencegahan penerbitan paspor keberangkatan WNI di TPI, perlindungan dan pencegahan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga akan melakukan kegiatan bekerja di luar negeri dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang sah sesuai peraturan berlaku.

TPPO adalah kejahatan Transnasional Organized Crime yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penanganannya memerlukan cara-cara yang luar biasa (extra ordinary), peran Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mengintensipkan pengawasan terhadap WNI yang akan mengajukan permohonan paspor dan yang akan keluar dari wilayah Republik Indonesia melalui tempat pemeriksaan Imigrasi pungkasnya. (Sunarto)

Baca juga :  Pelaksanaan KRYD Dan Patroli Biru Jaga Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Cimahi

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *