oleh

Penguasa Itu Bernama “Begundal” Negara !!!

Adalah “Begundal”, sebuah istilah paling kasar, yang dipakai dalam menyebut para perampok keraton di zaman kerajaan. Istilah ini rupanya masih relevan, untuk menyebut pemerintah korup di negeri ini. baik ditingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Meskipun istilah ini terkesan sangat kasar, namun tak lebih kejam, sebagaimana kejamnya pemerintah korup yang merugikan negara. Lantas adakah istilah lain yang layak dan pantas untuk menyebut pemerintah korup selain istilah “Begundal” ?, jelas tak ada lagi. !

Masih panas ditelinga, tentang dua kasus besar, kasus Bank Century, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang sampai saat ini tidak pernah diusut tuntas, menggantung mulus, layaknya payu darah perempuan. Akankah pengusutan korupsi e-KTP juga berhenti? jawabannya ada di KPK !, rakyat hanya berharap.! Jika boleh saya memberikan penilaian, terhadap kinerja penguasa, pemerintah di negeri ini, tak lebih hanyalah, sekumpulan perampok, sama halnya seperti para “Begundal”.

Persoalan korupsi telah menjadi mata rantai yang kompleks dan tak pernah putus upaya pemberantasannya selalu berhenti di tengah jalan, layaknya seorang perempuan dan laki-laki yang sedang melakukan hubungan intim atau bersetubuh, semangat diawal, lemas di akhir, dan akhirnya berhenti, akankah pengusutan skandal korupsi e-KTP juga demikian?. Keberhasilan KPK dalam mengungkap skandal korupsi ini, harus menjadi kehawatiran kita bersama.

Berdasarkan data yang di himpun oleh KPK, korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, sebanyak 49 persen,sebanyak 2.558.000.000.000,00 atau dua triliun lima puluh delapan miliar rupiah,  dari anggaran yang sudah ditetapkan dan disepakati sebanyak 5.900.000.000.000,00, lima triliun sembilan ratus miliyar rupiah. (Red- KPK. dalam, surat dakwaan, nomor: DAK-15/24/02/2017). Setelah KPK menetapkan Irman dan Sugiharto Dirjen Dukcapil Kemendagri sebagai terdakwa, setidaknya KPK telah berhasil membuka skenario korup yang melibatkan elite politik kita. Ada belasan pejabat tinggi yang terlibat dan terseret dal lingkarang tersebut. Salah satunya, Yasona Laoly Menteri Hukum dan Ham di Kabinet Kerja, Setya Novanto Ketua Umum Partai Golkar, yang saat ini menjadi teman berkoalisi dengan PDI-P di Pilkada DKI Jakarta, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur, yang juga kader PDI-P, serta belasan pejabat negara lainnya. (Red- KPK. Surat nomor: DAK-15/24/02/2017).

Baca juga :  Peringatan Maulid Nabi Muhammad Ponpes Hikmatun Nur

Sebagai lembaga negara, KPK harus berani mengusut tuntas kasus yang memiliki mata rantai ini sampai selesai, karena bagaimana pun persoalan korupsi jelas adalah persoalan kejahatan, dan tindakan melawan hukum. Ada dua tantangan yang sejatinya mesti dibaca secara seksama, dalam melihat skandal ini.

Pertama, tantangan untuk KPK sendiri sebagai lembaga Independen negara, Kedua, masalah keberpihakan hukum, yang cenderung tumpul ke atas tajam ke bawah. Akankah hukum kita tetap telanjang, utuh dan berpihak kepada rakyat ?. Bukan tidak mungkin, pengusutan KPK, dalam skandal ini, akan terhenti, layaknya dua kasus besar yang telah disebutkan diatas tadi. Kenapa bisa demikian ?

Pertama, besarnya anggaran negara yang dikorup. Kedua, terseretnya nama partai politik, baik parpol penguasa, maupun partai oposisi penguasa. Sejauh ini hasil pengusutan KPK, ada beberapa partai yang terlibat, diantaranya, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI-P, PKS dan PKB, nama partai tersebut merupakan partai besar. Ketiga, banyaknya pejabat yang terlibat, membuat persoalan ini menjadi runcing, dan akan menjadi pertarungan elite.  Keempat, pelemahan KPK di Parlemen dengan cara merevisi UU KPK, yang saat ini diwacanakan oleh DPR. Kelima, bukan tidak mungkin, pemerintah melakukan satu tindakan diluar nalar sehat, yaitu mengalihkan isu skandal ini kepada kasus lain, dan ini harus menjadi komitmen serta tantangan bagi media di Indonesia.

Lima hal inilah yang menjadi tantangan bagi KPK, peran KPK sebagai lembaga “adhok” yang fokus memberantas korupsi, sejatinya harus dilakukan, sekalipun sering sekali keberadaan KPK di kriminalisasi oleh penguasa. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seharusnya Indonesia, menempatkan posisi hukum lebih tinggi dari pada kedudukan politik. Ini penting untuk dilakukan, karena bagaimana pun, keadilan, akan terwujud saat negara menjadikan hukum lebih berwibawa, artinya, hukum tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Meminjam Istilah salah satu Filsuf, sebut saja, Thomas Hobbes, posisi hukum di negeri ini sejatinya harus menjadi “Monster” atau “Leviattan”, mampuh menerkam siapa saja yang telah melanggar dan melawan hukum itu sendiri.

Baca juga :  Sambang Kamtibmas Terkait Kamtibmas Dan Covid-19

Di Indonesia, posisi hukum tidak tampil sebagai panglima. Penegakan hukum dalam prakteknya tampil dibawah, setelah politik. Tidak aneh jika hukum hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Posisi hukum tak setinggi politik. Barang kali inilah persoalan utamanya kenapa praktek korupsi itu terus masif dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, telah hilangnya komitmen kerakyatan, dari penguasa untuk mensejahterakan rakyat.

Tanpa kita sadari, sekeras apapun gejolak politik yang terjadi ditingkat elite pilitik kita, jelas sekali tidak dirasakan oleh rakyat, terutama rakyat kelas bawah. Semakin masif pejabat di negeri ini mengkorup uang negara, maka rakyat semakin menjadi korban penguasa. Karena selama ini, kenyataan yang terjadi dilapangan, kesenjangan, serta kemiskinan yang terjadi itu murni karena korban pemangku kebijakan negara ini. (Red)

Oleh: Deni Iskandar

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru