banner 728x250

Besarnya Tanggung Jawab Atikbud Di Malaysia Untuk Anak Indonesia, Ini Kata Bahrullah Akbar

  • Bagikan
Wakil Ketua BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.
banner 468x60

Jakarta, kicaunews.com — Besarnya tanggung jawab pendidikan yang dibebankan kepada Atdikbud untuk anak Indonesia di Malaysia membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit laporan keuangan Atas Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI di Kuala Lumpur.

Demikian dikatakan Prof. Dr. Bahrullah Akbar Anggota VI BPK Bidang pemeriksaan atas Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, serta Wilayah Propinsi Indonesia Tengah dan Timur seperti dikutip rmol, Sabtu (18/2).

banner 336x280

Bahrullah Menuturkan, dimana jumlah TKI ilegal yang sangat tinggi di Malaysia, mengakibatkan banyaknya problematika pendidikan yang perlu diurus dengan baik.

“Jumlah anak Indonesia tanpa dokumen yang memerlukan pendidikan di Malaysia mencapai angka 50 ribu lebih dan jumlah tersebut terdata di Sabah Serawak saja. Sebagian mereka adalah yang memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah, persoalan ini merupakan tanggung jawab negara yang perlu difasilitasi dengan baik,” jelasnya.

BPK sebagai badan pemeriksa keuangan Negara perlu memastikan pelaksanaan administrasi keuangan Atdikbud sudah berjalan dengan baik untuk menghindari kemungkinan penyelewengan sedini mungkin.

Sementara itu, Atdikbud KBRI Kuala Lumpur Prof. Ari Purbayanto menjelaskan bahwa proses audit oleh tim BPK telah berlangsung sejak 13 Ferbruari 2017 lalu. Pemeriksaan BPK dilakukan kepada seluruh tanggung jawab Atdikbud secara administratif.

“pemeriksaan ini penting untuk meningkatkan kinerja Atdikbud melayani keperluan pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia,” katanya.

Dijelaskannya, Dengan pelaksanaan audit ini kedepannya perhatian pemerintah untuk kebutuhan pendidikan anak Indonesia di Malaysia lebih maksimal lagi, selain kita audit juga dilakukan kepada Atdikbud Singapura, Tokyo, Cairo dan Belanda.

“pemeriksaan juga dilakukan terhadap sarana prasarana SIKL seperti bus kebudayaan dan sepeda motor bagi Koordinator penghubung Pendidikan Non Formal (PNF) yang telah dilaksanakan Atdikbud semenjak 2016 lalu,” bebernya.

Tidak hanya itu, Dalam pemeriksaan tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan kepada SIKL.(rmol)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *