oleh

Endus Adanya Indikasi Korupsi, APBD Tahun 2017 Pemkab Konsel Perlu di Riview  dan Tinjau Ulang

Caption : 2 Buku APBD Pemkab Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017 yang diduga di Sahkan Secara Sepihak (Dok Redaksi)

Jakarta, Kicaunews.com – Pengungkapan kasus korupsi penyelewengan jabatan baik kasus suap menyuap, Jual beli Jabatan serta kasus penyalahgunaan wewenang jabatan saat ini mulai banyak terkuak serta banyak diberitakan diberbagai media massa baik cetak ataupun elektronik yang semakin membawa citra buruk Indonesia.

Namun, pengungkapan kasus itu seolah tidak membuat jera para Koruptor-koruptor Oknum Kepala Daerah, Anggota Dewan serta parang pejabat baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi serta Pusat untuk selalu berusaha memanfaatkan Jabatannya dalam mencari celah memperkaya diri sendiri.[ Baca Juga : Berdalih Reformasi Biokrasi, Aktivis AMKSM Menuding Adanya Kongkalikong Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Konsel ]

Dimana pemerintah Pusat sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi malah sebaliknya, koruptor semakin meraja lela seakan kebal akan hukum yang berlaku. Belum tuntas permasalahan korupsi yang terjadi, kasus baru pun mulai muncul dan mencuat seakan tidak ada ujungnya. Ditambah Mahalnya biaya politik seakan memaksakan kepala daerah serta pejabat lainnya baik Daerah maupun Pusat untuk melakukan praktik korupsi. [ Baca Juga : Terindikasi Jual-Beli Jabatan, Masyarakat dan Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati Konsel ]

Seperti yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Dari informan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada tim kicaunews.com, bahwa adanya dugaan penyelewengan jabatan di Konawe Selatan dalam APBD 2017 yang diduga adanya kongkalikong pejabat yakni Wakil Bupati, Sekda dan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). [ Baca Juga : Masyarakat Konsel Desak KPK dan KASN segera Panggil dan Turun Tangan adanya Indikasi KKN dan Jual-Beli Jabatan di Pemkab Konsel ]

“Bahwa pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk seluruh SKPD Pemkab Konawe Selatan pada Minggu kedua Desember 2016 telah sah ditetapkan Patut dipertanyakan dan ditinjau ulang,” Katanya kepada Kicaunews.com di Jakarta. Rabu (1/2/2017).

Baca juga :  Kebersamaan TNI/POLRI ( Polsek Cisauk ) dalam HUT Bravo Ke 29 di Sat Bravo Rumpin Bogor

Informan Menceritakan, Pengesahan APBD itu sudah disahkan pada minggu kedua bulan desember 2016 bersama dengan Badan Anggaran dan DPRD Kabupaten Konawe Selatan yang berjumlah 18 orang di hotel Wonua Monapa. Tetapi aneh, ditempat yang berbeda pada 27 Desember 2016 di Hotel Same, Kota Kendari penetapan APBD yang sudah disahkan itu dirubah secara sepihak dimana oknum yang memotori perubahan itu diduga hasil kongkalikong antara Wakil Bupati, Sekda dan Ketua DPRD Kabupaten Konsel.

Dengan alasan menghemat anggaran, APBD 2017 yang sudah ditetapkan kemudian dirubah secara sepihak. Dimana alasan dalam menghemat anggaran yakni memangkas perjalan dinas dan penggadaan ATK serta sisa dana yang dipangkas dialihkan untuk pendanaan fisik yang diduga sudah diatur sebelum tender proyek lelang dimulai.

”Yang membuat anehnya, ada salah satu anggota banggar yang memprotes dan mempertanyakan kepada Ketua DPRD kenapa APBD itu dirubah. Lalu Ketua DPRD berucap bahwa perubahan tersebut tidak ada masalah meski tanpa melibatkan banggar,” katanya lagi sambil meniru perkataan Ketua DPRD Kabupaten Konsel. [ Baca Juga : Tak Kunjung Terselesaikan Soal Jual Beli Jabatan di Pemkab Konsel, Aliansi Masyarakat Konsel Menggugat Geruduk KPK ]

Diwaktu yang bersamaan, Wakil Bupati mengambil peran dengan memanggil seluruh SKPD di same hotel dan mengatakan kepada seluruh SKPD bahwa akan ada pengurangan anggaran untuk SKPD. “Itupun satu persatu SKPD dipanggil bukan secara bersamaan,” imbuhnya.

“Untuk itu, Pemerintah Pusat dan para Penegak Hukum Harus turun tangan untuk  adanya review dan peninjauan ulang terkait APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017 yang diduga merugikan Negara Milyaran Rupiah,” Harapnya .(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru