oleh

WHISTLE BLOWER UNTUK PNS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Jakarta, Kicaunews.com — Saat ini, tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi, tahun 2016 tingkat skor indeks korupsi hanya naik satu tingkat yaitu berada di level 36. Masih tingginya budaya korupsi di Indonesia disebabkan belum tuntasnya proses reformasi birokrasi. Salah satu permasalahan reformasi birokrasi adalah, masih rendahnya partisipasl PNS dalam turut serta mencegah korupsi di lembaga pemerintahan. Kenapa masih rendah ? kata Chairman Burerucracy Reform Institute (BRIS) Riski Ismanto kepada wartawan dalam konferensi persnya di Gedung Juang Jl. Menteng Raya No.31 Menteng Jakarta Pusat, Jum’at (27/1/16).

Riski menambahkan Karena belum ada aturan atau payung hukum yang memberikan perlindungan bagi PNS yang akan melaporkan tindak pidana korupsi. Perlu dibuat aturan khusus yang mengatur tentang Whistleblower atau pemberian perlindungan bagi PNS yang turut aktif melaporkan tindak pidana korupsi di linkungan kerjanya. PNS harus di

design sebagai garda terdepan atau Benteng utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Jenis jabatan PNS yang sangat berpotensi mengetahui adanya tindak pidana korupsi :

Staf Auditor, Staf bagian pengadaan barang dan jasa, Staf inspektorat, Staf Bagian keuangan, Staf PPK, Staf Bendahara.

Ditemukan beberapa contoh kasus bahwa PNS yang melaporkan tindak pidana korupsi justru terkena dampak hukumnya, misalnya pemecatan, mutasi atau demosi, sehingga membuat banyak PNS yang enggan untuk melaporkan tindak pidana korupsi.

Apabila sudah ada peraturan atau payung hukum yang memberikan perlindungan, maka Gubemur, Bupati, walikota, DPR, DPRD, Menteri , bahkan Presiden pun, tidak bisa dengan mudah melakukan korupsi, karena PNS bisa dengan resmi melaporkan tindak pidana korupsi yang akan dilakukannya.

Untuk itu pemerintah dalam hal ini KemenPAN RB, DPR RI dan Presiden RI, perlu segera membuat peraturan yang mengatur tentang whistle blower untuk PNS. Saat ini disarankan memasukan materi Whistleblower pada revisi UU ASN, Presiden bisa membuat Perpu dan memasukan agenda pada paket kebijakan reformasi hukum tutup Riski.

Baca juga :  Pilkades Montor Berpotensi Ricuh, Polres Pandeglang Siapkan Langkah Ini...

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru