oleh

Berdalih Reformasi Biokrasi, Aktivis AMKSM Menuding Adanya Kongkalikong Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Konsel

Caption : Aktivis Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat Saat Melakukan Aksi Unjuk Rasa Belum Lama ini

Konawe Selatan, kicaunews.com — Aktivis Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat belum lama ini melakukan aksi didepan kantor bupati konawe selatan mempertanyakan Adanya rotasi jabatan secara besar-besaran yang dilakukan bupati dan wakil bupati.

Pasalnya, banyaknya posisi stategis yang di isi oleh pejabat berasal dari 3 kabupaten tetangga dan 2 dari Provinsi yang disinyalir adanya kongkalikong Antara bupati dan wakil bupati serta sekda yang ikut andil didalamnya dalam menempatkan posisi strategis tersebut. (Baca Juga : Masyarakat Konsel Desak KPK dan KASN segera Panggil dan Turun Tangan adanya Indikasi KKN dan Jual-Beli Jabatan di Pemkab Konsel )

“Rotasi Jabatan yang telah dilakukan Pemkab Konsel patut di tinjau ulang bahkan patut dipertanyakan kenapa banyak pejabat-pejabat dari kabupaten tetangga yang masuk strktural di SKPD yang jabatannya begitu strategis,” kata Putra daerah konsel Aswan lewat keterangan tertulisnya, Selasa 24/1/2017.

Aswan membeberkan, ini sudah pasti adanya indikasi kecurangan dan KKN serta jual beli jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. “Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat konsel khususnya, dimana banyak Putra daerah yang berpotensi yang sebelumnya menjabat tiba-tiba dinonjobkan bahkan sampai dipensiunkan sebelum masa jabatannya selesai,” terangnya.

Diduga Adanya Kongkalikong Keterlibatan Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga sebagai pemberi keputusan Dibantu Wakilnya DR H Arsalim SE M.Si sebagai pengawasan yang sudah berpengalaman di Biokrasi ditambah Sekretaris Daerah Drs.H. Sjarif sajang M.Si Sebagai Pimpinan tertinggi PNS, sehingga semua berjalan secara Masif dan Terstruktur adanya Rotasi Jabatan Yang Terindikasi KKN dan Jual-Beli Jabatan didalamnya.

Lebih jauh Aswan mengatakan, Ini sudah jelas direncanakan secara masif dan terstruktur serta adanya kong kalikong antara Bupati dan wakil bupati juga sekda yang diduga kuat sebagai dalang rotasi jabatan. “Tiga orang ini dalang dibelakangnya, dimana Bupati Sebagai pengambil keputusan serta wakil dan sekda yang memang sudah berpengalaman di biokrasi yang mengaturnya,” tegasnya

Masih kata aswan, Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda dinilai gagal dalam reformasi birokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan pemkab konsel. Dimana pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya melakukan pembenahan malah pemkab konsel menodainya. “Ternodai sudah NAWACITA Jokowi-JK dengan ulah para oknum pemangku jabatan,” sesalnya.

Untuk itu, kami masyarakat konawe selatan mendorong KPK dan KASN serta Aparat Penegak Hukum Lainnya untuk segera turun tangan untuk meninjau ulang rotasi jabatan secara besar-besaran di lingkup pemkab konsel. “Kalau KPK dan KASN serta Aparat Penegak Hukum tidak turun tangan sama saja membiarkan koruptor-koruptor merajalela di republik ini,” tegasnya.***

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru