oleh

DPRD Bulungan Desak APRI Segera Legalkan Pertambangan di Kecamatan Sekatak

Jakarta, Kicaunews.com — Kasus penambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak yang mendapat perhatian pengurus DPR Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Kaltara, direspons positif Ketua DPRD Bulungan Syarwani.

“Kami harapkan kerja sama dari APRI Kaltara memfasilitasi, sekaligus mendorong aktivitas pertambangan. Tidak hanya emas, tapi pertambangan rakyat benar-benar menjadi kegiatan yang resmi,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, tadi malam.

Kendati demikian, lanjutnya, kawasan atau status lahan harus clear and clean. Selain itu, untuk persyaratan-persyaratan lain yang perlu dipenuhi pun harus dipenuhi. Sama hal untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan batu bara, karena ada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk memperoleh perizinan.

Persyaratan tersebut, kata Syarwani, harus dipenuhi oleh setiap masyarakat yang ingin melakukan aktivitas atau investasi di bidang pertambangan atau perkebunan. “Tapi pada intinya kami menyambut baik aspirasi, mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan keluar terhadap kondisi kegiatan pertambangan di Bulungan. Khususnya penambangan emas yang ada di Sekatak,” ungkapnya.

Dengan begitu, kata dia, aktivitas masyarakat tidak lagi berada di luar ketentuan atau terkesan ilegal. Dengan adanya perizinan dan payung hukum yang jelas, membuat aktivitas tersebut menjadi resmi.

Dia juga mengatakan, ketika hal itu menjadi aktivitas legal tentu menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Sementara jika kegiatan penambangan emas tidak resmi, maka menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk bisa memungut pajak.

“Hal itu dikarenakan tidak ada payung hukum untuk melakukan pemungutan. Semoga ini bisa ditindaklanjuti, tentu dengan komitmen bahwa seluruh aspek perizinan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku tentang izin pertambangan,” ujarnya.

Sebelumnya, APRI Kaltara pun mendorong agar Pemkab Bulungan membuat regulasi untuk pemanfaatan potensi emas di Kecamatan Sekatak. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui penambangan rakyat.

Baca juga :  Kapolres Ciamis Laksanakan Silaturahmi dan Sambang Kamtibmas Dengan Pimpinan Pospen Darul Faalah

“Regulasi yang dibuat pemerintah daerah harus menekankan hanya memperbolehkan masyarakat Sekatak untuk menambang, dan dengan cara tradisional,” saran Ketua DPW APRI Kaltara Najmi Ramadan, Rabu (21/12) lalu.

Selain itu, lanjutnya, juga perlu diberikan pemahaman atau cara menambang yang baik kepada masyarakat setempat agar tidak terjadi kerusakan maupun pencemaran lingkungan, yang nantinya bisa berdampak buruk terhadap warga sendiri.

Masyarakat pun, kata Najmi, diwajibkan membuat izin pertambangan rakyat atau membentuk koperasi, jika pemerintah daerah telah membuat regulasi untuk melegalkan aktivitas penambangan bagi masyarakat Sekatak.

“Kalau sudah ada izin resmi, legal, pemerintah daerah tinggal memberikan pembinaaan dalam menambang secara teknis dan tata kelola lingkungan yang baik,” ujarnya.

Sedangkan Bupati Bulungan Sudjati menyatakan sulit diwujudkan. Karena saat ini, kata dia, lokasi yang ditambang secara ilegal bukan merupakan wilayah pertambangan, dan berada di dalam areal perusahaan perkebunan pemegang izin hak guna usaha (HGU).

Untuk mengubah status lahan perkebunan yang berpotensi mengandung emas, lanjutnya, cukup sulit karena harus izin dari kementerian terkait. Dia juga mengungkapkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Bulungan pernah mencoba untuk menjadikan tambang rakyat, namun proses perizinan yang sulit.

“Karena tambang harus mendapatkan izin dari kementerian, sehingga belum bisa dijadikan tambang rakyat,” ujarnya, Kamis (22/12)

Sumber : http://bulungan.prokal.co/

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru