oleh

Pertamina Dapat Memaksimalkan Pengembangan Bisnis disektor Hulu Migas

Jakarta, Kicaunews.com — Agora Initiative sebagai lembaga yang berfokus di bidang kebijakan publik pada hari ini, rabu 14/12/2016 di Resto Tana Merah Jl. Ahmad Dahlan Jakarta menyelenggarakan diskusi publik terkait revisi undang-undang Migas yang sedang berlangsung di DPR RI. Posisi dan peranan ketahanan energi di Indonesis. Dengan nara sumber Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Nasdem DR Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ir Harry Purnomo dan Pengamat Migas dari Center for Energy Policy M. Kholid Syeirazi

M. Kholid Syeirazi mengatakan Indonesia telah mengalami tiga kali evolusi undang-undang minyak dan gas bumi yang diawali oleh UU No.44/1960, UU No.8/1971 dan UU No.22/2001. Selama lebih dari lima belas tahun, implimentasi UU No.22/2001 telah menghasilkan prestasi negatif bagi keberlangsungan Industri Migas Indonesia.

Penurunan produksi dan cadangan minyak bumi disebabkan oleh perubahan konfigurasi struktur kelembagaan migas seperti kelahiran BP Migas dan BPH Migas, hanya saja kehadiran lembaga BP Migas justru dianggap tidak sesuai dengan jalan pemikiran pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

Selain itu kehadiran BP Migas yang kemudian diganti dengan SKK Migas tidak mampu menjawab tantangan ketahanan energi nasional karena tidak mampu mendorong perusahaan migas khususnya pertamina untuk kegiatan eksplorasi.

Indonesia selalu terjebak dalam tata kelola migas yang buruk. Oleh karena itu untuk memaksimalkan cita-cita UUD 1945 pasal 33 sudah selayaknya Indonesia mencoba opsi baru dengan pertimbangan, memberikan peluang kepada Pertamina untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya migas di tanah air yang diawasi langsung oleh pemerintah. Dengan demikian Pertamina dapat memaksimalkan pengembangan bisnis disektor hulu migas pungkas kholid.

Baca juga :  KONAS MENWA: Jangan Biarkan Aksi Separatisme, Lawan!!!

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru