oleh

Wakil Bupati Pangandaran Akan Menindak Tegas Kebenaran Pungli di BPPTPM

Pangandaran, Kicaunew.com — “Saya marah dan sedih dengar kabar ada pungutan liar (pungli). BPPTPM Makanya, saya akan datang Klarifikasi langsung ke sana untuk melakukan klarifikasi, berita itu,” kata Wakil Bupati Adang Handari saat di Wawancara Rabu (7/12/2016) di kantor nya.

Disampaikan, ia mendapat kabar adanya pungli terhadap Pembangunan Toko Modern yang di pungut Rp 5 Juta untuk 9 Toko oleh BPPTPM Dengan dalih kegiatan teknis.

“Presiden bilang ada pungli Rp10 ribu saja akan diurus, apalagi ini Rp 45 Juta ,” tandasnya.

Masih menurut dia, secepat nya saya akan panggil pihak BPPTPM untuk melakukan klarifikasi langsung terhadap BPPTPM , bila ada pungli sebagaimana yang dikabar kan media “Setelah nanti ada klarifikasi, apabila ada indikasi ada pungli dan benar terbukti akan saya tindak tegas ,”Ucap nya.

Tambah nya , pejabat di Pangandaran yang Melakukan Pungli akan Langsung di beri sangsi tegas . Adang Handari sebagai Wakil Bupati mengancam akan menindak tegas oknum pegawai yang ketahuan menarik maupun menerima pungutan liar (pungli).

Menurut dia, sanksi yang diberikan bisa pencopotan jabatan. “Bahkan, saya tak segan-segan akan memecat oknum pelaku pungli bila terbukti tapi tentu nya terlebih dulu akan saya sampai kan ke bupati untuk kordinasi.

Sepert di beritakan koran Kicaunew , yang telah tayang, Perwakilan Kordinator Perijinan Yana Herdiana Mengatakan pada awak media , Kami menyayangkan prilaku BPPTPM Setiap Pembangunan Toko Modern dipungut uang rapat teknis, Namun di sayangkan rapat teknis itu tak pernah ada alias fiktip.

Dia Mengaku, toko modern yang telah dibangun sebanyak 9 toko modern dipinta uang sebesar Rp 5 juta artinya kalau di kali kan 9 Toko pihak BPPTPM menerima uang total 45 juta. namun kegiatan teknis tersebut tak pernah dilaksanakan nya alias fiktip

Baca juga :  Walikota Bekasi Minta ke Gubernur Jabar Memutasi Oknum Guru SMA N 12 ke Luar Kota

Jelas, ini sudah melanggar hukum dan perlu di tindak tegas, seraya mengatakan Pemerintah daerah pun memungut pembayaran pajak reklame senilai Rp.2.368.692 per toko nya.

Masih kata yana yang juga menjabat selaku Kordinator Perijinan toko moderen , bahwa pungli di BPPTPM Pangandaran jelas sekali terlihat sehingga pihak kami akan membongkar kasus ini hingga tuntas.

“Saya tidak akan menghalangi penutupan Indomart oleh pihak Pemerintah asal kan sesuai SOP, ” kata nya.(Agus Salim)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru