oleh

Sosialisasi Amnesti Pajak, Jokowi Bidik Perusahaan Tambang di Wilayah Kalimantan Timur

Kaltim, kicaunews.com — Periode II program amnesti (pengampunan) pajak, pemerintah membidik pengusaha atau industri tambang. Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo terjung langsung untuk sosilisasi.

Hari ini (Senin, 5/12/2016), Presiden Jokowi diagendakan bekal melakukan sosilisasi program amnesti pajak di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur. “Sosialisasi khusus bidang usaha mineral, minyak, dan gas (migas),” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya, Sabtu (3/12/2016).

Dalam acara sosialisasi ini, pihak Kanwil DJP mengundang 2.500 pelaku dan industri tambang. Dan, Presiden Jokowi akan menyampaikan langsung program pengampunan pajak ini kepada mereka.

Pengampunan pajak atau tax amnesty adalah program pemerintah di mana wajib pajak diminta melaporkan dengan jujur semua asetnya yang kena pajak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan melaporkan asetnya tersebut, wajib pajak mendapat sejumlah kemudahan dan keringanan, mulai dari pembayaran pajak hingga asetnya itu tidak dapat menjadi bukti awal pengusutan tindak pidana sekiranya yang bersangkutan terkena kasus pidana dan berhubungna dengan asetnya tersebut.

Di sisi lain, bila wajib pajak tidak melapor dan kemudian ketahuan oleh aparat pajak, wajib pajak yang bersangkutan dikenakan denda hingga 200 persen dari jumlah Pajak Penghasilan yang dikenakan padanya dan sejumlah sanksi pajak lainnya. “Sesuai dengan aturan dari UU Nomor 11 Tahun 2016. Pasal 18 ayat 2, 3, dan 4,” lanjut Samon.

Kalimantan Timur dikenal sebagai provinsi yang bergantung banyak kepada sumber daya alam. Sejak masa Orde Baru dimulai akhir tahun 1960-an penambangan minyak dan gas sudah dimulai bersamaan dengan masa penebangan hutan.

Kemudian sejak era penebangan hutan oleh perusahaan kayu surut di akhir tahun 1980-an, mulai ramai penambangan batubara. Apalagi kemudian setelah reformasi bupati dan wali kota yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP).

Baca juga :  MKJ Puji Langkah Anies Saat Krisis Mati Listrik di Jakarta

Pada kesempatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dengan para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se Kalimantan pada 2014 lampau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasar data dari Direktorat Jenderal Pajak, mengungkapkan bahwa sampai Maret 2014, ada 7.754 perusahaan pemegang IUP yang tidak teridentifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya di 12 provinsi pemilik banyak izin tambang di Indonesia. Sebanyak 1.433 diantaranya ada di Kalimantan Timur. “Maraknya pertambangan (batubara) ini tidak serta merta membuat masyarakat lebih sejahtera,” kata aktivis Jaringan Tambang Merah Johansyah dalam banyak kesempatan.

Sumber : inilah.com

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru