oleh

KPK Belum Juga Ada Tindakan, Aliansi Pemuda Anti Korupsi Kembali Gelar Aksi Demo Abdul Kadir Karding

Jakarta, kicaunews.com — Terkait Kasus korupsi dana haji yang sampai saat ini belum tuntas dianggap telah mencoreng dan mencinderai serta menodai Nawa Cita Jokowi-JK.

senin kemarin, 21/11/2016 publik kembali digegegerkan oleh aksi Sekelompok Pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Anti Korupsi (API) yang menggeruduk gedung KPK terkait Belum tuntasnya keterlibatan elit politik yang masih duduk manis di kursi empuk DPR RI atas kasus korupsi Dana Haji tahun 2011-2012 yang dinilai belum tuntas sampai keakar-akarnya.

Kali ini pun Aliansi Pemuda Anti Korupsi kembali menggeruduk Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus korupsi dana haji yang melibatkan Abdul Kadir Karding yang diketahui saat ini sebagai Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PKB.

“Kami akan terus bersuara dan turun untuk aksi sampai Abdul Kadir Karding diperiksa dan diadili KPK atas keterlibatannya dalam dugaan Kasus Korupsi Dana Haji 2011-2012,” kata Koordinator Aksi Devian kepada kicaunews.com usai melakukan aksinya dijakarta, kamis 24/11/2016.

Masih kata Devian, Kami akan terus mendesak dan mendorong KPK agar segera mengusut tuntas sampai keakar-akarnya soal korupsi dana haji yang melibatkan banyak pihak salah satunya Anggota DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding yang sampai saat ini masih duduk manis di senayan.

“Rakyat sudah menjadi korban, Rakyat Susah Susah jangan ditambah susah dan Negara sudah dirugikan,” akunya.

Dirinya juga menyebutkan, hukum di Indonesia sudah tidak ada lagi untuk para koruptor yang masih duduk manis. “Belum tuntasnya kasus ini sudah jelas menodai dan menciderai Nawa Cita,” jelasnya.

Untuk itu, kami akan terus mengawal Nawa Cita dan bersuara untuk membumi hanguskan para koruptor di Indonesia dengan melakukan aksi-aksi nyata menegakan hukum serta mendorong para instansi-instansi hukum di Indonesia salah satunya KPK.

“Jika belum ada reaksi, kami akan terus mendesak dan mendorong KPK dan berunjuk Rasa dengan Menurunkan massa aksi yang lebih dari hari ini,” tandasnya.

Seperti diketahui bersama, Abdul Kadir Karding adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014.

Dimana Saat membacakan eksepsi di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Suryadharma Ali menuding Abdul Kadir Karding pernah meminta uang sebesar Rp 12,5 miliar kepada Kementerian Agama. Uang itu, kata dia, untuk kompensasi persetujuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2011-2012. “Abdul Kadir Karding meminta 12,5 meter yang artinya Rp 12,5 miliar untuk ketok palu penetapan BPIH,” katanya, Senin, 7 September 2015.

Adapun jaksa mendakwa Suryadharma telah menyetujui permintaan anggota Komisi VIII DPR tersebut. Ia diduga pula mendapat keuntungaan Rp 1,8 miliar dari penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, Suryadharma didakwa telah mengutak-atik kuota haji untuk diberikan kepada orang-orang terdekatnya. Jaksa menduga perbuatan Suryadharma ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar dan 17,9 juta riyal.

Karena perbuatannya, Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.(Red)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru