oleh

Guna Bersihkan Perusahaan Tambang “Bandel”,KPK Berencana Tempuh Jalur Hukum

Jakarta, Kicaunews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya akan memilih langkah hukum untuk menyelesaikan masalah perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum memenuhi ketentuan Clean and Clear (CnC) sampai akhir 2016.

Hingga saat ini kegiatan Kordinasi Super Visi Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang dilakukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan KPK untuk mendorong perusahaan tambang pemegang IUP memenuhi ketentuan CnC masih berjalan. Targetnya, seluruh perusahaan bisa menyelesaikannya sampai akhir tahun.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kegiatan koordinasi super visi masih jalan, kita tunggu sampai akhir tahun ini. Mereka harus jalan harus beresin , masih terus,‎” kata Saut, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Saut, jika sampai akhir tahun ini perusahaan tersebut belum‎ memenuhi ketentuan CnC, maka KPK berencana akan menyerahkan perusahaan tambang tersebut ke jalur hukum.

“Kita berfikiran memang sebaiknya proses hukum rekomendasinya karena ‎rekomendasi KPK selalu begitu,” ungkap Saut.

Dia mengungkapkan, banyak permasalahan yang ditemui KPK‎ pada perusahaan tambang, seperti tumpang tindih lahan dan pembayaran pajak. Hal ini membuktikan adanya pelanggaran hukum, sehingga KPK merekomendasikan agar permasalahan ini diserahkan ke jalur hukum setelah batas waktu yang ditetapkan.

“Karena persoalannya ada tumpang tindih ada yang tidak punya NPWP, kan macam-macam case-nya. Semua potensi pelanggaran hukumnya ada memang. Mungkin tidak ada potensi korupsinya tapi pelanggaran hukumnya ada begitu. Jadi ini kita rekomendasinya seperti itu,” papar Saut.

Sebab itu, Saut mengimbau kepada perusahaan tambang pemegang IUP untuk segera memenuhi ketentuan CnC, karena masih ada kesempatan.(***)

Sumber : energitoday.com

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru