oleh

Berantas IUUF, Menteri Susi Lakukan Reformasi Hukum

Jakarta, kicaunews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan reformasi hukum, terutama dalam hal pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

“Pemerintah punya rencana untum melakulan gebrakan reformasi hukum, terutama dalam menghadapi pungli, juga penyelesaian illegal fishing”, ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam gelaran konferensi pers di Jakarta, (8/11).

Salah satu langkah yang ditempuh Susi adalah koordinasi langsung dengan Satgas 115 dan tim gabungan, melalui pendekatan multi-door, dengan tidak hanya menggunakan UU RI no.31 tahun 2004 tentang perikanan, tetapi juga menggunakan UU RI no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan KUHP.

“Saya harapkan, pemerintah dalam melakukan reformasi hukum, dapat menjalankannya secara tegas”, lanjut Susi.

Dia juga berharap, setelah dilakukannya reformasi dan percepatan hukum dapat menyelesaikam kasus illegal fishing sebelumnya, kasus kapal yang sudah ditangkap tapi proses hukumnya belum selesao, seperti kasus kapal-kapal milik  PT Sino Indonesia Shunlida Fishing (SINO).

“Ke 10 kapal milik Sino ini sudah ditangkap dari 8 Desember 2014 lalu, tapi kasusnya belum selesai. Padahal sudah ada gelar perkara di level kasasi Mahkamah Agung. Saya harap dengan reformasi hukum, semoga segera selesai kasusnya”, lanjut Susi.

Susi juga menginginkan kasus lainnya, seperti kasus Silver Sea 2. Disadari Susi, penyelesaian kasus besar seperti kapal Silver Sea 2 butuh keberanian hukum dalam skala besar. Untuk itu, pihaknya akan koordinasi langsung dengan MA.

“Sekarang kita menunggu atas penetapan kasus SS2. Yangbmembuat sedikit ganjalan dalam penegakkan hukum skala raksasa. Saya akan tingkatkan kordinasi dengan MA”, ungkapnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyebutkan hal utama yang dilakukan saat ini adalah penataan regulasi. Selain itu, Presiden juga mengatakan, reformasi di lembaga hukum diperlukan untuk mencegah tumbuhnya pungli (pungutan liar, mafia hukum) di lembaga tersebut sekaligus memperkuat kinerja penegakan hukumnya.***

Baca juga :  MENJAGA KEDAULATAN DI GARDA TERDEPAN

Sumber : kkp.go.id

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru