oleh

Warga penghuni dan paguyuban Autopart BSD, Menunjuk PT SAS untuk mengelola area parkir

Tangsel.KICAUNews.com– Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi, system perparkiran juga mengalami perubahan signifikan. Sebuah layanan yang awalnya bergerak secara manual konvensional, saat ini harus tampil dengan citra tersendiri dan dilengkapi dengan system komputerisasi terpadu. Derasnya arus tuntutan masyarakat (pengguna) tentang citra dan etika perparkiran selama ini, ditambah dengan kebutuhan akan kecepatan dan pengendalian operasi sebuah layanan, mendorong perusahaan jasa perparkiran berbenah diri dengan mengadopsi system komputerisasi, sekaligus menata kembali totalitas manajemen usahanya.

Areal perparkiran merupakan pintu gerbang pertama bagi suatu kawasan atau property, sehingga kinerja pengelolaan perparkiran menjadi tolok ukur awal dari pengembangan citra kawasan atau property tersebut. Pelayanan yang prima yang ditopang dengan system computer terintegrasi menumbuhkan rasa aman, dan nyaman bagi pemakai jasa parkir. Antrian panjang, kesalahan penghitungan biaya parkir, kehilangan kendaraan dan resiko yang tidak diharapkan lainnya dapat dieliminasi seminimal mungkin.
Beda yang terjadi di area parkir autopart bsd,yang saat ini kisruh

Kamis lalu (22/09/2016) yang beredar, menjelaskan bahwa lahan parkir menjadi bermasalah, karena ada 2 (dua) perusahaan yang sama – sama mengklaim sebagai pengelola lahan parkir itu.
PT SAS, merasa memiliki hak untuk mengelola lahan parkir, berdasarkan hasil keputusan pengurus paguyuban Asosiasi Pedagang BSD Autopart (APBA) yang merupakan warga ruko autopart dan onderdil tertanggal 1 September 2016.
Sedangkan PT CBS, berdasarkan SK Dishubkominfo Tangerang Selatan, No 551.21/1497/ANGK dan No 551.21/1498/ANGK, tanggal 23 Juni 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Ruko Autopart Sektor 1-7 dan Ruko Onderdil Sektor 1-7′ BSD, Kecamatan Serpong.
Ketua Keamanan dan Ketertiban Herry Pranata mengatakan merasa heran mengapa tiba – tiba muncul PT CBS untuk mengelola parkir di ruko autopart dan onderdil.
Menurutnya, selama ini tidak kenal dengan perusahaan itu (PT CBS).
Benar ini lahan milik pemda Tangsel, tetapi mohon dihargai didalam ini ada paguyuban APBA . Seharusnya APBA mengetahui jauh hari bukan dengan mendadak seperti ini hingga timbul permasalahan di kedua perusahaan.
Menurut Herry Pranata, kalau begini caranya sama saja otoriter dan tidak adil, sudah pernah kita pertanyakan keberadaan kompetitor itu, apakah mendapatkan Penunjukan Langsung (PL), atau merupakan kemitraan Dishub. Jika kemitraan mohon ditunjukkan kepada kami SPK dan jika dilelang mohon diperlihatkan bukti lelangnya.”Ujar Herry Pranata.
“Disini bukan perorangan, tetapi ada Paguyuban yang merupakan warga ruko sendiri. Seharusnya kan ada pemberitahuan kepada kami, sedangkan disaat ini pengurus paguyuban APBA sudah melimpahkan secara mutlak kepada PT SAS.
Paguyuban APBA menerima penyerahan lahan ini langsung dari BSD tanggal 30 Agustus 2016 untuk mengelola parkir.”tuturnya menjelaskan dihadapan media.
Sedangkan GM PT SAS Bejo menjelaskan pihak kita (PT SAS), telah mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan pihak pengurus Asosiasi Pedagang BSD Autopart (APBA) hingga penunjukan selaku mitra untuk mengelola lahan parkir dan bertanggung jawab dalam pengurusan IPL ke Dishubkominfo Kota Tangsel.
“Sebelumnya kami mengajukan proposal penawaran ke pihak APBA. Bukan kami saja tetapi ada 5 (lima) perusahaan yang mengajukan untuk mendapatkan pengelolaan lahan parkir.
Jika PT SAS yang mendapat hak kelola , bukan karena adanya kedekatan tetapi sesuai dengan keputusan pengurus Paguyuban APBA berdasarkan kreteria mereka.”Ujar Bejo GM PT SAS, Kamis (22/09/2016).
“Dalam hal ini, PT SAS diwajibkan oleh pihak APBA untuk bertanggung jawab dalam pengurusan perizinan ke Dishubkominfo Tangsel sehingga ada legalitas yang sah. Karena itu, kita segera mengurus perizinan, namun terkendala dengan permasalahan ini, ”Kata Bejo menjelaskan.
Kita sudah kirimkan surat langsung ke Walikota Tangsel dan berikut tembusan keberbagai pihak terkait.
Menurut Ketua Keamanan dan Ketertiban, seharusnya ini tidak timbul masalah jika ada keterbukaan dan trasnparan semua pihak termasuk Dishubkominfo kota Tangsel selaku pihak pemerintah, “Pungkas Herry Pranata. ( Simon, Tris & Tim)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru