oleh

Anggota DPD Prof Dailami Firdaus Menilai KPK Tebang Pilih

Jakarta, Kicaunews.com – DPD RI dari DKI Jakarta, Prof Dr H Dailami Firdaus, mengkritisi KPK terkait kasus Irman Gusman.

Prof Dr H Dailami Firdaus, anggota DPD RI menyikapi secara netral sekaligus memberikan penilaian keras terhadap kasus yang menimpa Irman Gusman (Ketua DPD RI) sebagai suatu sikap berlebihan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang jelas, saya melihat kasus yang menimpa Pak Irman Gusman merupakan sikap tebang pilih dari KPK,” tutur Senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta tersebut ketika dimintai pendapatnya

Sedangkan dari fakta yang dituduhkan kepada Irman Gusman karena diduga menerima suap Rp. 100 juta, dinilai Prof Dailami, ada sikap berlebihan dari lembaga anti rasuah tersebut. Kemudian secepatnya ditangkap, ditahan serta dinyatakan sebagai tersangka.

Padahal sejauh pengamatan Prof Dailami, KPK kemarin membuat pernyataan untuk tidak menindaklanjuti (apalagi menangkap) kasus BLBI yang jelas-jelas merugikan keuangan negara tak kurang dari Rp. 700 Triliun (bukan juta lagi, tapi sudah Triliun), CENTURY Rp. 6,7 Triliun dan sebenarnya bukan rahasia umum lagi jika kita tahu siapa koruptor dari BLBI dan CENTURY itu.

“Lebih gemas lagi saat tahu sikap KPK yang protektif terhadap kasus Sumber Waras yang telah terbukti merugikan keuangan negara oleh Auditor Negara yakni BPK, dan bahkan lebih dari Rp. 191 Miliar, tapi bukan hanya senilai Rp. 100 juta lagi,” papar pria asal Betawi yang akrab dengan panggilan Bang Dailami tersebut.

Anggota DPD RI yang juga dikenal sebagai putra Prof Dr Hj. Tuty Allawiyah dan cucu dari ulama Betawi yakni KH Abdullah Syafi’ie tersebut, gebrakan KPK itu dapat mencuatkan persepsi masalah ketidak-adilan dan tebang pilih.

“Seharusnya, KPK mengadili semua koruptor. Jangan kemudian tebang pilih!!! Semua koruptor harus dipidana, termasuk BLBI, Century, Sumber Waras, Taman BMW, Trans Jakarta. Berapa rupiah pun uang negara tak boleh dikorupsi dan korupsi berapa pun tetap harus dikoreksi,” desaknya.

Baca juga :  Anggota Polsek Lohbener Melaksanakan Pengamanan Pos Check point Ops Aman Nusa II 2020

Prof Dailami melihat ada sesuatu yang ganjil. “Logikanya, mestinya kan kalau yang Rp. 100 juta saja KPK begitu semangat menangkapnya, apalagi untuk yang ribuan kali lebih banyak korupsinya, mestinya juga semangatnya ribuan kali lebih banyak! Jangan malah KPK menutupnya dengan menyatakan tidak ada niat jahat,” pungkasnya dengan nada prihatin.

Sumber : Shootnews

A Widhy

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru