oleh

Isi Seminar Dana Desa, Bahrullah Akbar : Perlu Adanya Pengembangan Kelembagaan Mandiri

Sulut, kicaunews.com – bertempat di Sutan Raja Convention Hall, Minut, seminar yang bertajuk pengelolaan dan pengawasan dana desa sukses digelar Pemkab Minahasa, Jum’at (12/8). Seminar yang dibuka Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, turut dihadiri Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, Anggota VI BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar MBA dan Anggota DPR-RI Djendry Keintjem SH sekaligus narasumber seminar.

Seperti dikutip manadopostonline, Anggota BPK RI Prof Bahrullah Akbar mengatakan, Dandes adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa. “Dana desa ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota. Digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Untuk memberdayakan perekonomian rakyat, lanjut Bahrullah menambahkan, perlu diadakan pengembangan kelembagaan mandiri. “perlu Juga menyediakan pelayanan keuangan mikro, dan mengembangkan usaha produksi dan jasa,” tuturnya.

“Ini adalah inisiasi BPK untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kekuangan yang dikelola oleh daerah. Juga terkait langsung dengan makin besarnya dana yang dialokasikan untuk desa.” Imbuhnya.

Lebih lanjut Bahrullah mengungkapkan, pengendalian dana desa sebenarnya telah diatur dalam peraturan menteri (Permen) baik Menteri Desa maupun Mentri Dalam Negeri. Yang terpenting pemerintah daerah kabupaten/kota mempersiapkan diri untuk mempertanggung jawabkan dana desa yang mereka kelolah.

Masih kata Bahrullah, Mudah-mudahan pemerintahan daerah turut berperan aktif sehingga BPK dapat mengambil keputusan yang bijak dalam mengaudit. “Beberapa kendala itu harus dikomunikasikan sehingga harapan pemerintah pusat dapat terwujud yakni membangun dari desa dapat terlaksana,” singkatnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow menambahkan, agar pihak Kementerian Desa dapat mengakomodir segala potensi daerah. “Termasuk sumber daya manusia yang berada di desa, untuk menjadi pendamping dalam pengelolaan dana desa ini,” katanya.

Baca juga :  Pastikan Kesehatan Jamaah Haji Di Mekkah, Orang Nomor Dua BPK Tinjau Langsung Kelokasi

Dijelaskannya, Sumber daya manusia kiranya diberdayakan menjadi pendamping desa sesuai Juklak yang diterbitkan oleh Kementerian Desa sebelumnya. “Karena nantinya merekalah yang lebih mengetahui potensi di desanya masing-masing. Bukan personil dari daerah atau provinsi lain yang harus belajar lagi untuk mengetahui potensi di tiap-tiap desa yang ada di Sulut,” pungkasnya.***

Sumber : Manadopostonline

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru