oleh

BPK Kesulitan Audit Dana Otsus Papua, Begini Kata Bahrullah Akbar

Manokwari, kicaunews.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kesulitan untuk review mengaudit Realisasi dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Demikian dikatakan Anggota Anggota Anggota Anggota BPK RI Bahrullah Akbar,  pada dialog Terbuka Yang bertemakan ‘Sinergi BPK Dan DPD Dalam Pengelolaan Keuangan Negara’ Yang dilaksanakan di Manokwari, Rabu Minggu Lalu.

Dijelaskannya, dana otsus Sulit Diaudit karena pengelolaannya tergabung hati postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Selama Penyanyi Pengelolaan dana otsus tidak dapat diukur, Karena masih tercampur dengan APBD,” kata Bahrullah Akbar, seraya mengajak Pemerintah Daerah setempat meningkatkan Pengawasan Keuangan gatra, review untuk review mencapai Transparansi Dan Pengelolaan Anggaran Yang Tepat hati Sasaran Pembangunan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengatakan, Pemerintah Pusat akan membentuk sebuah Satuan Percepatan Pembangunan untuk review Papua dan Papua Barat.

Masih Irene, Lembaga ad hoc di Bawah Koordinasi Sekretariat Negara Penyanyi dihadirkan khusus untuk review Mengelola dana Otonomi Khusus.

“Lembaga Penyanyi setingkat dengan Kementerian, pembentukannya akan diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri,” kata Irene hati dialog tersebut.

Penghasilan kena Pajak Lembaga terbentuk tersebut, kata Irene, dana pengalokasian otsus akan dipisahkan Dari APBD. Ia Berharap, Program Otsus bisa Memberi Manfaat sebesar-besarnya masyarakat Bagi Papua.

Irene menyebutkan, Papua Barat Tahun Penyanyi menerima dana otsus Sekitar Rp3 triliun, Dan Provinsi Papua Sekitar Rp5 triliun.

Dia mengakui bahwa dana tersebut Belum Mampu memberikan Manfaat Beroperasi Nyata ditunjukan ditunjukan kepada daerahnya masyarakat. °°°

Sumber: ANTARA

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru