oleh

Pilgub DKI 2017, MKJ : Jakarta Tak Perlu Import Cagub Dari Daerah

Jakarta, kicaunews.com — Peta politik ibukota kian menghangat jelang pilkada 2017. Seiring dengan masuknya masa pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wagub oleh KPUD DKI Jakarta awal agustus ini, yang diawali dengan pendaftaran calon independen. Sejumlah nama telah muncul namun belum satupun yang resmi terdaftar karena permasalahan administratif.

Dilain sisi bursa cagub/cawagub yang disorong parpol pun kian mengkristal. Menyusul dukungan partai-partai Golkar, Nasdem dan Hanura yang mencalonkan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, Gubernur petahana sebagai Cagub DKI Jakarta dalam pilkada nanti, Partai Gerindra pun mengusung Sandiaga Uno sebagai Bacagubnya.

Dinamika yang berkembang kini adalah proses penjajakan antara parpol-parpol lainnya yang memiliki wakil di DPRD DKI Jakarta dan para kandidat cagub lainnya yang gencar melobi pimpinan partai agar mengusung dirinya.

“Yang menarik dalam mencermati proses pilkada DKI Jakarta saat ini adalah fenomena munculnya nama Kepala Daerah diluar ibukota yang turut berhasrat memperebutkan kursi DKI 1. Yang dimulai sejak pilkada tahun 2012 lalu. Sah-sah saja dalam koridor demokrasi, namun tidak ada jaminan Jakarta akan lebih baik lagi dari sekarang,” demikian menurut Erwin H. Al Jakartaty, Kordinator Majelis Kajian Jakarta [MKJ] saat dihubungi redaksi Kicaunews.com.

Lebih lanjut tokoh pemuda Betawi ini menjelaskan bahwa Cagub Jakarta yg berangkat dari pimpinan daerah (Walikota/Bupati) tidak lebih baik dari cagub lainnya yang asli warga ibukota. Meski terkesan memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan tegas, namun semua itu hanyalah pencitraan media massa saja. Karena memimpin ibukota tak mudah dan beda karakteristik dgn daerah.

“Jakarta punya pengalaman dipimpin oleh Gubernur ‘import’ yang berangkat dari pimpinan pemerintahan daerah, seperti Jokowi-Ahok. Apakah tuntas tanggung jawab kepemimpinannya? Alih-alih malah menimbulkan banyak masalah baru,” utur Erwin menegaskan.

Baca juga :  Jelang Perayaan Natal Babinsa Datangi Pengurus Gereja

Menurutnya, lanjut Erwin menambahkan, semangat penolakan elemen masyarakat Jakarta terhadap pencalonan Ahok patut diapresiasi secara meluas, karena realitas itu muncul akibat bangkitnya nasionalisme warga terhadap bahaya intervensi asing, selain dari pola kepemimpinan Ahok yg banyak kontroversi persoalan, arogan, dan tidak berpihak kepada masyarakat. Namun apresiasi tersebut jangan berlebihan dengan mengakomodir cagub import.

Dalam hasil kajian MKJ, lembaga yang dipimpinnya, pola pilkada Jakarta yang menempatkan kepala daerah lain menjadi Gubernur di ibukota jangan lagi dijadikan kebiasaan, karena akan merusak kelanjutan pembangunan didaerah dan cenderung menjadi batu loncatan kepala daerah yang masih menjabat itu untuk mengejar karir politik lebih tinggi atau sekedar menguatkan popularitas di ranah nasional. Dan membiarkan pemimpin untuk melepaskan tanggung jawab nya yang belum tuntas.

“Jakarta tidak butuh Gubernur import yang populer di media massa dan melepaskan tanggung jawab atas daerah yg dipimpinnya skrg, yang dibutuhkan adalah orang yang bisa memimpin dengan baik, konseptual, berani dan tegas tapi tidak arogan,” kata Erwin lebih lanjut.

Dan MKJ sebagai lembaga _think-thank_ pembangunan nasional mengapresiasi penuh para cagub Jakarta yang merupakan warga ibukota baik tokoh nasional maupun lokal, terlebih jika calon yang muncul berasal dari warga Betawi, sebagai aplikasi dari wujud keberhasilan penerapan otonomi daerah dan kearifan lokal.***

Editor :Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru