oleh

Sengketa Tanah, Pengembang JRP Versus Warga Pondok Aren

Tangsel, Kicaunews.com –  Kasus sengketa tanah seluas 2.080 meter persegi antara pengembang Jaya Real Property (JRP) dan warga di kelurahan Pondok Jaya, kecamatan Pondok Aren, Bintaro Jaya, kota Tangserang Selatan (Tangsel) belum berunjung. Pasalnya, upaya mencari keadilan oleh warga dengan mengukur ulang batas lokasi tanah sengketa terancam gagal, karena dihalang-halangi pengembang.

Menurut kuasa hukum warga, Dr. Eggi Sudjana, S.H, M.Si, eksekusi yang dimaksud pihak pengembang JRP adalah Persil No. 63, sedangkan tanah warga memiliki Persil Nomer 65.

“Mereka tadi beralasan ini sudah dieksekusi. Perlu diketahui, eksekusi yang dimaksud adalah beda persilnya, yang kita punya nomor 65, yang mereka punya nomor 63, jadi dengan pengertian seperti itu jelas ada perbedaan fakta hukum di sini. Karena itu, saya himbau dengan sangat, janganlah menindas rakyat yang relatif lebih susah dari pengusaha atau pengembang,” terangnya.

Eggi juga menyampaikan, “Seharusnya pihak kepolisian atau aparat lainnya dapat mendukung warga, karena kita sama-sama tahu bahwa biasanya kasus seperti ini warga selalu berada di pihak yang kalah atau salah, karena telah terjadi sogok menyogok. Karenanya, hal seperti ini harus terus kita lawan.

Sementara itu, petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Tangsel yang juga hadir dalam pengukuran ulang dan sempat  menunjukan surat tugas mereka, tetap dihalangi oleh pihak JRP.

Menurut kuasa hukum JRP, Fauzi Siregar SH, pengukuran ulang tanah yang menjadisengketa tidaklah tepat, karena sudah diesekusi sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA  pada tahun 2010).

Fauzi kemudian mengatakan, “Alasan pertama dari sisi hukum sudah menang, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri (PN) pada tahun 2007,  kemudian keputusan MA. Lalu, setelah itu dimohonkan penetapan eksekusi oleh JRP kepada PN  Tangerang, dan eksekusi lahan sudah pernah dilakukan di tahun 2013, jika tidak salah,” terangnya.

Baca juga :  Personel Polsek Cipatat Giat Door to Door Sambang Himbau Kedisiplinan Masyarakat Terkait Adaptasi Kebiasaan Baru

Diketahui, bahwa sengketa tanah seluas 2.080 meter persegi ini terjadi sejak tahun 2008 lalu, dimana pemilik lahan Puntu Wibisono yang memiliki bukti kepemelikan dengan sertifikat tanah hak milik (SHM) Nomor 279 tahun 1991 oleh BPN Kabupaten Tangerang,  diduga telah digugat oleh pihak pengembang .( Tris/ hendra)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru