oleh

Menggugat UU Tax Amnesty

Jakarta, Kicaunews.com – Ruang publik ketika tidak ada perbedaan pendapat, hal ini bisa disebabkan karena matinya demokrasi atau nyali-nyali orang sudah hilang kata anggota DPR RI Komisi XI yang membidangi keuangan Ecky Awal Muharram sebagai nara sumber dalam acara diskusi dengan tema Menggugat Undang-Undang Tax Amnesty di Resto Bumbu Desa Cikini Jakarta, kamis.(14/7/2016).

Saya mengapresiasi elemen masyarakat sipil mengajukan yudicial riview Undang-Undang Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi. Nara sumber lainnya yang hadir Sugeng Teguh Santoso Ketua Yayasan Satu Keadilan sebagai penggugat UU Tax Amnesty, Emrus Sihombing pakar komunikasi politik dan Bursah Zarnubi politisi.

Ecky politisi dari Partai PKS ini menambahkan pembahasan UU Tax Amnesty tak ada pembahasan dan perdebatan. Partai PKS menolak UU Tax Amnesty dan dua partai lagi keberatan dengan catatan.

Kontribusi rakyat Indonesia besar untuk menopang pembangunan adalah pajak tambahan 10 persen (PPN 10%) yang dibayar oleh Ibu-ibu, para tukang ojek dan para petani dalam setiap pembelian barang-barang. Kemudian pajak penghasilan (Pph psl 21) yang dibayar orang-orang yang berpenghasilan tetap seperti buruh, profesional dan karyawan. Yang patuh adalah rakyat dalam membayar pajak ungkap Ecky.

Sekarang di Indonesia orang-orang super kaya ada satu persen ada 6.000 orang dan diduga memiliki aset di luar negeri 11.000 triliun. Menurut Undang-undang orang tidak melaporkan pajak berarti tidak patuh Undang-Undang. Undang-Undang Tax Amnesty untuk mengampuni pengemplang pajak tutup Ecky.

(Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru