oleh

Macet Saat Arus Mudik dan Balik, Agus Pambagio : Tanggung Jawab Siapa ?

Jakarta, kicaunews.com — Libur panjang Hari Raya Lebaran atau Idhul Fitri merupakan hari libur terpanjang, tersibuk dan terheboh di Indonesia. Ritual pulang kampung kaum urban untuk bersilahturahmi dengan orang tua dan sanak saudara selalu menimbulkan kehebohan luar biasa dari sisi transportasi mudik dan balik lebaran. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali akibat TERHENTINYA program Keluarga Berencana (KB) paska reformasi, juga memperparah penanganan pesta budaya rakyat Indonesia.

Arus mudik dan balik kaum urban yang terheboh biasanya melalui jalan darat, selalu membuat Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas POLRI) bersama operator jalan tol dan operator angkutan umum pusing tujuh keliling, seperti yang terjadi pada arus mudik Lebaran tahun 2016 ini.

Kemacetan total hingga belasan bahkan puluhan jam, khususnya kendaraan yang menuju kota-kota di Timur Jakarta pada Lebaran 2016 ditengarai merupakan kemacetan terparah sejak mudik lebaran menjadi tradisi bangsa ini. Sahibul hikayat penyebabnya adalah kemacetan di pintu tol Brebes Timur (Brexit) yang mengular puluhan kilometer dan sulit terurai. Ditambah dengan kemacetan klasik di daerah jalur utama Pantura.

Publik menuduh Pemerintah tidak siap menangani arus mudik 2016 tetapi mereka lupa bahwa kemacetan sebagian besar disebabkan karena pemudik juga tidak disiplin berlalu lintas. Untuk itu mari kita telusuri apa yang sebenarnya terjadi, sehingga arus mudik lewat darat ke arah Timur Jakarta selama H-7 Lebaran macet total. Lalu siapa yang sebenarnya paling bertanggungjawab ?

Proses Penanganan Arus Mudik dan Balik Lebaran, Siapa Berwenang Apa?

Arus mudik dan balik lebaran ditetapkan oleh Pemerintah selama H-7 hingga H+7 melalui pembagian tugas yang jelas pada masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait, sesuai dengan tupoksi yang ada. Penanganan arus mudik dan balik dipilah dalam tiga katagori, yaitu sarana dan prasarana transportasi yang menjadi domain dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) , infrastruktur jalan tol dan non-tol yang menjadi domain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan manajemen lalu lintas yang menjadi domain Korlantas POLRI.

Baca juga :  Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bamsoet Akan Gelar Turnamen Catur Piala Ketua MPR RI

Prasarana transportasi, seperti bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, stasiun kereta api menjadi kewenangan Kemenhub. Begitu pula dengan sarana transportasi umum, seperti pesawat udara, kapal laut/penyeberangan, kereta api dan bus AKAP juga menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Sedangkan terminal bus masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai semangat otonomi. Tugas Kemenhub harus memastikan semua prasarana dan sarana transportasi laik operasi dan aman.

Untuk itu Kemenhub telah melakukan pemeriksaan menyeluruh semua prasarana dan sarana angkutan umum yang akan digunakan dalam angkutan lebaran secara menyeluruh, seperti: melakukan ramp check (pengecekan teknis) pesawat udara, kereta api, bus AKAP, dan kapal laut/penyeberangan. Kemenhub juga melakukan pemeriksaan awak transportasi umum, seperti pilot dan kru kabin, nahkoda dan awak kapal, masinis, serta sopir bus AKAP. Targetnya semua penumpang angkutan lebaran/pemudik mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).

Untuk infrastruktur jalan tol dan non-tol merupakan kewenangan Kementerian PUPR bersama regulator untuk jalan tol, yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berada dibawah kendali Kementerian PUPR. Ketersediaan rest area dan SPBU di jalan tol, penentuan lokasi gerbang tol, rambu, pembagian jalur, mekanisme pembayaran dan besarnya tarif tol menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR dan BPJT.

Kementerian PUPR dan BPJT jugalah yang harus menentukan jumlah loket tol tunai dan non tunai di setiap gerbang tol. Begitupula dengan keputusan pembulatan/diskon/pembebasan tarif ketika arus kendaraan sudah macet total.

Sedangkan untuk manajamen pengaturan lalu lintas, seperti rekayasa lalu lintas melalui pengaturan contra flow/pengalihan arus/buka tutup jalur/lampu lalu lintas supaya arus ke Timur terus mengalir tidak terhenti menjadi kewenangan Korlantas POLRI. Demikian pula jika ada pengendara yang melakukan penyerobotan jalur berlawanan sehingga arus lalulintas terkunci, Korlantas POLRI lah yang harus melakukan penindakan hukum.

Baca juga :  PILKADA DKI 2017, bukan masalah Agama dan Suku !

Penugasan atau pembagian tupoksi diatur oleh peraturan perundang undangan yang ada, seperti : UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, PP No 43 tahun Peraturan Menteri (PM) PUPR No. 16 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum jalan Tol, PM PUPR No. 43 tahun 2015 tentang Badan pengeliola Jalan Tol dan sebagainya.

Langkah Kedepan Supaya Kemacetan Parah Tidak Lagi Berulang

Para penanggung jawab operasi arus mudik dan balik lebaran harus tanggap dan koordinatif satu dengan lainnya, tidak saling lempar tanggungjawab. Jika kemacetan parah di jalan tol terjadi karena proses pembayaran tunai, maka untuk selanjutnya publik harus diwajibkan menggunakan pembayaran non tunai. Supaya menarik pengelola jalan tol harus memberikan diskon khusus selama arus lebaran. Standar Pelayanan Minimum (SPM) pembayaran di pintu tol adalah 7 detik. Jika lebih dari 7 detik maka keterlambatan 1 detik akan menyebabkan antrian sepanjang 10 – 20 meter.

Korlantas harus segera mengkoordinasikan kondisi lalu lintas selepas pintu tol supaya lancar. Kasus Brexit terjadi karena sebagian besar pengemudi membayar tunai dengan kembalian, waktu yang dibutuhkan antara 8 – 22 detik per kendaraan. Jadi silahkan hitung sendiri berapa panjang antrian yang diakibatkan metode pembayaran yang primitif tersebut.

Kemacetan di Pantura paska Brexit awalnya terjadi karena tidak jauh setelah pintu tol Brexit, ada pertemuan jalan dengan arus dari Pantura lalu sekitar 3 Km ada SPBU yang padat dan banyak lampu lau lintas yang beroperasi normal padahal dari arah lain lengang, maka kemacetan terus menumpuk dan berkepanjangan di tol Cipali-Brebes. Begitu pula arus yang ke arah Selatan Jawa juga mengunci karena ada 3 perlintasan kereta api dan pengemudi tidak disiplin menyerobot jalur, sehingga lalu lintas terkunci.

Baca juga :  Polres Cirebon Gelar Pembinaan dan Pelatihan Patroli Keamanan Sekolah 

Di arus balik lebaran Korlantas POLRI harus lebih tegas bagi pelanggar dan penghambat lalu lintas (misalnya masuk jalur berlawanan tanpa pengaturan contra flow, kendaraan memutar balik sembarangan, munculnya pasar tumpah).

Persoalan utama kemacetan arus mudik lalu salah satunya juga karena adanya pernyatan Presiden saat peresmian tol Cipali Brebes, bahwa jalan tol akan mempercepat perjalanan, maka banyak pemudik (bahkan yang melalui jalur Selatan Jawa) menjajal tol baru tersebut. Ingat jln tol adalah jalan bebas hambatan (persilangan dan putaran) bukan bebas macet.

Terakhir, sebaiknya Kementerian PUPR tidak meresmikan tol yang belum selesai tuntas disaat libur lebaran karena jalur exit tol bertemu dengan jalur utama Pantura. Selesaikan dulu minimal hingga Semarang supaya penyebarannya arusnya mempunyai banyak alternative karena kota besar seperti Semarang bias menerima sebaran arus lalu lintas. AGUS PAMBAGIO

Sumber : detik.com

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru