oleh

Terkait Kasus Makelar Proyek Infrastruktur Wilayah Indonesia Timur, Ratusan Aktivis Geruduk KPK

Jakarta, Kicaunews.com – Jumat (1/7/2016) kemarin, Ratusan demonstran dari Front Rakyat Anti Korupsi Infrastruktur (Fraksi Infrastruktur) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa keterlibatan Andi Iwan Darmawan Aras (Anggota Komisi V DPR RI) asal Sulsel yang diduga terlibat jual beli proyek di wilayah Indonesia Timur (IT).

Dimana unjuk rasa tersebut terkait kasus jual beli proyek yang dirasa belum tuntas ditangani oleh KPK. Ketua Fraksi Infrastruktur Tajudin Kabbah dalam aksinya mengatakan, Pemberantasan korupsi oleh KPK sekarang ini tak lebih dari kamuflase, tebang pilih, politisasi, rekayasa dan jual beli hukum.

Seperti di ketahui bersama, bahwa salah satu kasus yang memperlihatkan praktik Korupsi dan Gratifikasi adalah kasus operasi tangkap tangan (OTT KPK) terhadap Damayanti Wisnu Putranti beberapa waktu yang lalu.

Dikatakannya, APBN 2016 yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur mengalokasikan dana ratusan triliun rupiah untuk ribuan proyek baru. Pada akhirnya modus Makelar proyek Infrastruktur anggota dewan dengan cara melakukan bancakan proyek infrastruktur dengan meminta jatah paket pekerjaan.

tajuddin menjelaskan, anehnya praktik makelar proyek infrastruktur yang disinyalir dilakukan oleh anggota Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras yang merupakan kolega Damayanti Wisnu Putranti sama sekali tidak tersentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan menyidik Andi Iwan Darmawan Aras terkait kasus Suap proyek Infrastruktur di BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Kementerian PUPR,” kata Tajuddin kepada kicaunews.com di lokasi.

Tidak hanya itu, tajuddin pun memberi dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto untuk segera memberikan Sanksi tegas pemecatan terhadap Kader di Partai Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras, yang jelas sudah mencoreng nama baik Partai Gerindra dan terindikasi terlibat Skandal Kasus Gratifikasi atau Suap Infrastruktur di Kementerian PUPR.

Baca juga :  Milad Ke-4 PPIU Banten Gelar Syukuran dan Santunan Yatim Piatu

“Keterlibatan Andi Iwan Aras jelas sudah mencoreng Partai Gerindra, dimana jelas partai besutan Pak Prabowo ini melarang kadernya untuk tidak berbuat Korupsi dan akan menindak tegas bagi kadernya melakukan perbuatan yang keluar dari komitmen partai,” tambah Tajuddin.

Spakduk Aksi Front Rakyat Anti Korupsi Infrastruktur di KPK (Dok Istimewa)
Spanduk Aksi Front Rakyat Anti Korupsi Infrastruktur di KPK (Dok Istimewa)

Masih Kata Tajuddin, Sikap tegas Partai Gerindra dalam merespons pemecatan dan menindak kadernya yang melakukan Korupsi tentu patut diapresiasi. “Kami Mengapresiasi Pak Prabowo yang sudah berkomitmen menindak kader partainya yang melenceng,” katanya.

“Satu-satunya Partai yang memecat kadernya melakukan korupsi adalah partai Gerindra, mudah-mudahan Partai-partai lainpun sama seperti Partai gerindra,” Harapnya.

tidak sampai disitu, kami Fraksi Infrastruktur akan terus melakukan aksi tuntutan sampai benar-benar KPK Memanggil dan membongkar keterlibatan Andi Iwan Aras terkait suap proyek Kementrian PUPR.

Penulis : Jeffry

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru