oleh

APBNP 2016, Ir. Fary Djemy Francis, MMA: ‘Indonesia Krisis Pendapatan Negara’

Jakarta, kicaunews.com — Belum lepas dari ingatan kita ketika Penetapan APNB 2016 bulan Oktober 2015 lalu Partai GERINDRA satu-satunya Fraksi yang menyerukan bahwa target penerimaan negara direncanakan terlalu optimis, kalo tidak ingin dikatakan bombastis.

Warning itu telah diseruhkan dengan jelas, kita katakan jika tidak direvisi akan terjadi shortfall/kekurangan pendapatan negara sebesar 275-300 triliun. Namun optimisme pemerintah ini kita hargai, kita setujui APBN 2016 dengan catatan penyertaan modal negara ditangguhkan dan dibahas dalam APBNP 2016. Pada dasarnya Partai GERINDRA sangat mengharapkan keberhasilan pemerintah sehingga kesejahteraan rakyat akan jauh lebih baik. Sebab bagi kami politik adalah perjuangan untuk mensejaterakan rakyat.

Kekuatiran Partai GERINDRA hari ini terbukti, Realisasi Pendapatan Negara dalam 5 (lima) bulan pertama tahun 2016 ternyata  lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, baik Penerimaan Negara Bukan Pajak ataupun Penerimaan Perpajakan. Kejadian ini mengambarkan pemerintah harus lebih sungguh-sungguh dalam menyusun RAPBN. Saat ini kita prihatin karena Indonesia mengalami “Krisis Pendapatan Negara”.

Fraski Partai GERINDRA setelah mempelajari perkembangan ekonomi nasional tahun ini, memperkirakan bahwa rata-rata pertumbuhan tahun 2016 tidak akan lebih dari 5,1 persen, nilai ekspor tahun ini tidak akan lebih dari US$ 142 Milyar atau yang terendah dalam 7 (tahun) sejak tahun 2010, dan transaksi berjalan memasuki tahun kelima  defisit sejak tahun 2012, hal ini menempatkan kita semakin tergantung pada investasi asing dan pinjaman luar negeri. Disamping itu, kita semua merasakan daya beli masyarakat yang anjlog dan masyarakat kelas menengah kebawah sangat terpukul secara ekonomi, walaupun ada usaha Pemerintah mengeluarkan 12 Paket kebijakan ekonomi, namun sampai saat ini belum memberikan hasil yang signifikan.

Baca juga :  Pilpres 2019, Gerindra Tetap Solid Usung Prabowo

Dalam kondisi ekonomi yang tergambarkan diatas, ditengah dialektika pendapat dari masyarakat termasuk para akademisi  yang terbagi dalam dua kelompok, yakni pertama berpendapat jika Tax Amnesty diundangkan maka terjadi ketidakadilan bagi masyarakat khususnya bagi para Wajib Pajak yang selama ini patuh membayar Pajak, dan pendapat kedua adalah setuju dengan Tax Amnesty diundangkan dengan alasan bahwa Negara lagi susah dan butuh dana untuk pembangunan nasional, maka Partai GERINDRA merasa perlu untuk mengajukan sintesa.

Partai GERINDRA menilai dua pendapat tersebut adalah benar, sebab itu kedua pendapat tersebut harus dihubungkan dengan keadaan Negara dan Bangsa  yang saat ini sedang mengalami “Krisis Pendapatan Negara”. Jika tidak ada “Krisis Pendapatan Negara” dapat dipastikan Partai GERINDRA menolak RUU Tax Amnesty untuk menjadi Undang-Undang. Partai GERINDRA juga akan menolak APBNP 2016. Namun mengingat keadaan Negara saat ini dalam keadaan “Krisis Pendapatan” maka Partai GERINDRA menyatakan pendapat sebagai berikut :

Fraksi Partai GERINDRA menyatakan setuju RUU Tax Amnesty dijadikan Undang-Undang dan Menerima APBNP 2016 dengan catatan:

  1. Meminta kepada Pemerintah untuk bekerja keras sehingga Program Tax Amnesty yang diperkirakan oleh pemerintah akan menghasilkan tambahan penerimaan Negara sebesar Rp.165 Triliun terbukti. Walaupun dalam hal ini Partai GERINDRA memperkirakan keberhasilan program Tax Amnesti hanya sebesar Rp.30 Triliun.
  2. Setetelah RUU Tax Amnesty diundangkan, Partai GERINDRA meminta pemerintah mengadakan “Reformasi Pajak” sehingga dalam 3 (tiga) tahun mendatang pada tahun 2019 Tax Ratio Indonesia dapat mencapai minimal 16 persen dari PDB.
  3. Partai GERINDRA meminta agar RUU Tax Amnesty Jika disahkan menjadi Undang-Undang merupakan yang terakhir kali bagi bangsa kita, sehingga dikemudian hari tidak akan ada lagi Program Tax Amnesty.
  4. Partai GERINDRA meminta Pemerintah untuk bekerja extra keras untuk melakukan Repatriasi Modal yang diperkirakan sekitar Rp.11.000 Triliun berada dilur negeri.
  5. Partai GERINDRA meminta Pemerintah untuk bekerja extra keras dalam menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT bulanan ataupun setiap tahunnya.
  6. Partai GERINDRA meminta Pemerintah di kemudian hari untuk berhati – hati di dalam program PMN agar PMN tersebut tepat sasaran dan betul – betul digunakan sebagai belanja modal oleh BUMN.
  7. Partai GERINDRA meminta kebijakan PMN tidak dijadikan modal atau ekuitas dari perusahaan BUMN dalam konsorsium PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang kita ketahui bersama memiliki saham sebesar 60% dalam PT. Kereta Cepat Indonesia Cina sesuai janji Pemerintah bahwa PT. KCIC adalah kerja sama B to B dan tidak menggunakan anggaran APBN.
Baca juga :  Wakil Ketua Komisi X DPR, Ajak Santri Jaga Kebhinekaan Indonesia

Oleh : Ir. Fary Djemy Francis, MMA (Ketua Komisi V DPR RI)

Editor : Rahmat Saleh

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru