oleh

Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulo Gadung Membuka Posko Pengaduan (THR) Bagi Buruh

Jakarta, kicaunews.com — Sebagai bentuk kepedulian dan pengawasan serta perlindungan terhadap pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Buruh, kami Yang tergabung dalam Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung Jakarta Membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Buruh/Pekerja, posko ini kami buka sejak tanggal 20 Juni 2016 dan akan ditutup tujuh hari setelah Lebaran ( H+7 ). Demikian Press Release yang diterima redaksi dari Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulo Gadung Jakarta Hilman (24/6/2016).

Hilman menambahkan Forum Buruh Kawasan Industri Pulogadung membuka posko pengaduan THR bertujuan menerima pengaduan Buruh/Pekerja yang tidak menerima THR atau tidak mendapatkan THR sesuai peraturaan Ketenagakerjaan seperti tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang THR bagi Buruh/Pekerja diperusahaan dimana peraturan ini mengatur THR Wajib diberikan kepada Buruh yang masa kerjanya minimal 1 Bulan serta jangka waktu pembayaran THR kepada Buruh/Pekerja paling Lambat 7 Hari sebelum Hari Raya Keagamaan (H-7).

Dari banyak kasus ditahun sebelumnya, banyak Buruh menerima THR hanya sebagian tidak menerima seluruhnya atau di PHK menjelang Hari Raya untuk menghindari pembayaran THR. Komponen THR yang berhak diterima Buruh/Pekerja terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap.

Dalam Menindaklanjuti Pengaduan yang masuk Forum Buruh kawasan (FBK) Pulogadung akan melayangkan surat Somasi kepada pengusaha nakal yang tidak membayar THR sesuai peraturan, selain itu sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR yakni denda dan sanksi Administratif dimana pengusaha yang terlambat membayar THR bisa kena denda 5 persen dari total jumlah THR yang wajib dibayar pengusaha kepada Buruh/Pekerja.

Pengusaha yang tidak membayar THR kepada Buruh dapat dikenakan sanksi Administratif mulai teguran tertulis sampai pembekuan Perusahaan. Setelah sanksi denda dan administratif dijatuhkan tapi Pengusaha tidak membayar THR. Pengusaha dapat dijerat dengan sanksi Pidana, THR sama seperti Upah dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pengusaha yang tidak Membayar Upah Terancam Pidana tegas Hilman.

Baca juga :  Detik - Detik Proklamasi, Sat Lantas Polsek Sukajadi Polrestabes Bandung Menghentikan Sementara Kendaraan

Kami Kordinator FBK membuka posko Pengaduan THR disekretariat FBK Jl. Buaran 2 Kawasan Industri Pulogadung Telp : 081319062205,085781631949 Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK). Tohenda 081319062205,

Hilman 085781631949,

A.Kurniawan 081283853866, Rizky 089669059440,

Ary Ervan 081212682765,

Amra 081218768479.

Wartawan : Sunarto

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru