banner 728x250

Soal Pembelian RS Sumber Waras, Taufiqurrahman Ruki : Itu Jelas Rugikan Negara

  • Bagikan
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki (Dot Net)
banner 468x60

Jakarta, Kicaunews.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki membeberkan suara soal kasus dugaan mark up soal pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Taufiqurrahman Ruki menilai merasa aneh dengan keputusan pimpinan KPK saat ini yang menyebut pembelian itu tak merugikan negara. “Saya terus terang tidak paham pimpinan yang baru mengatakan tidak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum,” kata Ruki di Jakarta, Jumat (24/6).

banner 336x280

Ruki mengatakan, Laporan dugaan mark up pembelian RS Sumber Waras memang diterima KPK saat dirinya menjabat Plt Ketua KPK menggantikan Abraham Samad. Saat itu, dia telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DKI tahun 2014 terbit, bahwa ada temuan kerugian negara.

“Saya teliti betul kesimpulan temuan itu, antara lain mengatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras telah mengakibatkan kerugian Pemda DKI sebesar Rp 191 miliar,” ungkapnya.

Ruki menjelaskan, Untuk memastikan laporan itu, beberapa kali dirinya mendalami hasil audit tersebut dari perspektif auditor. Lagi-lagi, memang benar ada perbuatan melawan hukum yang otomatis kerugian negara sudah pasti ada.

“Kemudian saya perintahkan kepada penyelidik saya untuk melakukan penyelidikan saya meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. Artinya mendalami kembali ke penyidik mereka itu untuk menjelaskan kepada penyidik kepada investigator tentang adanya fraud (kecurangan) yang menimbulkan kerugian itu, maka masuklah laporan itu ke KPK,” ujarnya.

Namun sayang sekali kata Ruki, masa tugasnya di KPK kala itu harus berakhir. Dia hanya bisa mewariskan perkara tersebut ke pimpinan yang baru.

“Yang saya baca audit investigasi karena dipaparkan oleh Profesor Edi (BPK) kepada pimpinan KPK lengkap. Cuma saya datang terlambat karena waktu itu saya sakit, diyakini telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dengan prosedur yang dilanggar Pemda DKI disebutkan. Kalau tidak salah enam poin indikasi itu yang menjelaskan pertanyaan kami,” bebernya. (Red)

Baca juga :  Orang Tua Wali Murid Keluhkan Biaya Uang Pembangunan SMK 2 Negeri Cikarang Barat

Sumber : merdeka.com

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *