oleh

Kisruh Lion Air dan Kemenhub, Lion Air Minta Keadilan

 

Jakarta, kicaunews.com – Beberapa pekan terakhir ini, industry penerbangan dari sekian banyak maskapai di Indonesia, maskapai Lion Air telah menjadi sorotan publik, hal ini dikarenakan adanya beberapa insiden. Insiden tersebut sampai membuat pengenaan sanksi dari pihak Kementerian Perhubungaan (Kemenhub) kepada Maskapai yang bernama Lion Air. dimana Lion Air mendapat dua sanksi, yaitu pembekuan layanan operasi ground handling selama lima hari kerja atau tujuh hari kalender dan pelarangan mengajukan izin rute baru selama enam bulan.

Karena sanksi yang dijatuhkan tersebut, pihak maskapai dengan logo Singa Merah tersebut merasa kecewa dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. dimana pihak Kemenhub dirasa main jatuhkan sanksi tanpa adanya hasil akhir dari proses investigasi terlebih dahulu.

Seperti dikatakan Edwar Sirait, Direktur Umum Lion Air kepada kicaunews.com beberapa waktu lalu dikatornya, Proses Investigasi belum rampung dilakukan, tetapi Pihak Kemenhub dalam Hal ini  Ditjen Perhubungan Udara langsung menjatuhkan sanksi tanpa banyak pertimbangan dan data investigasi dahulu serta efek-efeknya.

“Pihak Kemenhub terlalu terburu- buru dalam mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2015 mengenai Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan,” Kata Edwar

Dijelaskan Edwar, kami sudah meminta keadilan dengan mendatangi Komisi V DPR RI dan kami juga sudah menyurati Mabes Polri. “Kita tidak menyebut materi, kalau bicara materi bisa triliunan, namun keberlangsungan hidup perusahaan, kita punya 27 ribu karyawan, dan kita diragukan investor dan masyarakat,”  Ucap Edwar saat berbincang-bincang kepada kicaunews.com dikantornya.

masih kata Edwar, Kami ingin diperlakukan sama dengan perusahaan transportasi lainnya. Jika ada kekurangan kami, kalau ada kesalahan kami, kalau ada kelalaian kami, kami ingin diarahkan, kami ingin dibimbing untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Bukan dihukum yang jelas efeknya besar bukan untuk lion air sendiri tapi citra penerbangan Indonesia Umumnya.

Baca juga :  Revisi UU No 5/2009, Direktur Poldagri: Kami Terus Berusaha dan Dorong Peribaiki Tata Kelola Parpol

tidak hanya itu, edwar menambahkan, seharusnya pihak Kemenhub dalam hal ini Dirjen perhubungan harus bijak dalam memberikan keputusan. ini bicara citra penerbangan Indonesia ditambah lagi akan adanya persaingan dengan berlakunya MEA. ya seharusnya ada diberikan teguran terlebih dahulu, Imbauan dahulu agar kami bisa berbenah diri. ketika jelas-jelas kami salah kami siap dihukum asal ada investigasi yang jelas.

Edwar mengaku terus melakukan berbenah diri, perbaikan-perbaikan serta meningkatkan kepercayaan public tentang industri penerbangan Indonesia khususnya di Tubuh Lion Sendiri. langkah demi langkah terus dilakukan demi tercapainya kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap lion air.

ditempat terpisah, Menanggapi permasalah-permasalahan tentang industry penerbangan Indonesia yang sedang maraknya diperbincangkan membuat salah satu organisasi yang mengatasnakaman Solidaritas Masyarakat Cinta Perhubungan (SMCP) dibawah kendali Tajuddin Kabbah menuturkan, adanya permasalahan seperti ini menjadi PR kita bersama. seharusnya dalam hal ini pemerintah pusat dan maskapai-maskapai di Indonesia harus selalu bersinergis dan bekerja sama dalam menjaga nama baik industry penerbangan Indonesia.

Tajuddin Kabbah menilai, Pihak Mabes Polri lamban dalam menangani Kisruhnya Lion Air dan Kemenhub dalam Hal ini Dirjen Perhubungan Udara, seharusnya terhitung diterimanya surat pengaduan pihak mabes polri sigap dan tanggap.

Bukan hanya persoalan dengan Kisruhnya Lion Air dan Kemenhub, Tajuddin pun mengatakan pihak kemenhub dinilai gagal dalam penyerapan anggaran 2015 sampai ditegur oleh Pak Jokowi. “diganti saja, diresufle saja kalau memang tidak mampu,” kata Tajuddin kepada kicaunews.com saat dimintai keterangan

Tidak hanya itu, ketua presidium SMCP Solidaritas Masyarakat cinta perhubungan Tajuddin Kabbah menegaskan, kalau tidak segera adanya Evaluasi dan Resuflle dikemenhub, program visi misi dari NAWACITA yang dicanangkan Pak Jokowi akan jauh dari harapan. “Melihat kondisinya, Kami akan kembali turun menyuarakan untuk mendesak perlu adanya evaluasi dan resufle ditubuh kemenhub, Agar Program NAWACITA Pak Jokowi bisa terealisasi,” tegasnya

Baca juga :  Unit Binmas Polsek Bojongloa Kaler, Penyemprotan Disinfektan, Pembagian Masker Dan Sosialisasikan 3M

“Kalau tidak segera dievaluasi dan adanya Resufle, Kemhub dalam hal ini tidak akan bisa mewujudkan NAWACITA serta tidak mampu membawa dunia penerbangan kita bersaing dikancah internasional, Apalagi indonesia sudah memasuki MEA,” Pungkasnya.(Red)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru