oleh

Komisi V DPR RI : Setuju Soal RAPBN-P Kementerian PUPR Harus Dilanjutkan Pembahasannya

Jakarta, kicaunews.com – Komisi V DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilanjutkan pembahasannya dalam rapat dengar pendapat yang akan datang. Dalam rapat selanjutnya, penghematan anggaran akan dibicarakan secara detail untuk masing-masing fungsi dan program unit Eselon I Kementerian PUPR.

 “Kita (Komisi V DPR RI) belum dapat melihat rincian yang mau dihemat dari masing-masing Eselon I sehingga kita akan memberikan persetujuan berkaitan dengan anggaran (RAPBN-P 2016) secara garis besar,” kata Fary Djemy Francis sebagai Ketua Rapat Kerja Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian di Gedung DPR RI, Senin (13/6).

Kesimpulan dari rapat kerja tersebut, Fary mengatakan Komisi V DPR RI memahami penjelasan dari Kementerian PUPR mengenai alokasi anggaran dan program dalam RAPBN-P 2016. Kementerian PUPR meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 104,08 triliun dipotong Rp 7,007 triliun di RAPBN 2016 sehingga menjadi Rp 97,073 triliun.

Ia pun menjelaskan bahwa Komisi V DPR RI memahami kebutuhan mendesak untuk Asian Games 2018 pada Kementerian PUPR senilai Rp 1,65 triliun yang terdiri dari tambahan dana sebesar Rp 963 miliar yang telah dianggarkan dalam pagu Nota Keuangan RAPBN-P TA 2016. Kemudian tambahan dana melalui BA BUN 999 sebesar Rp 689,66 miliar dengan rincian untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 664,06 miliar dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 25,6 miliar.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2016, Kementerian PUPR dengan anggaran 2016 senilai Rp 104 triliun ditargetkan untuk melakukan penghematan sebesar Rp 8,495 triliun. Tujuan dari penghematan adalah tidak boleh mempengaruhi atau mengurangi outcome program prioritas, sehingga kriteria penghematan di Kementerian PUPR dirumuskan dalam tiga hal.

Baca juga :  Kemenperin Revitalisasi Sentra IKM Tanggulangin

Pertama, diutamakan untuk belanja operasional seperti untuk operasional kantor, perjalanan dinas, rapat-rapat, program-program yang tidak fokus, belanja modal yang tidak prioritas diutamakan untuk dihemat. Kemudian sisa lelang kontrak, lanjut Basuki, paket-paket yang belum lelang dan berpotensi gagal serta diprediksikan tidak selesai hingga akhir 2016.

Terakhir, penghematan dilakukan pada kontrak tahun jamak dengan cara merekomposisi pendanaannya. “Jadi tidak dipotong atau dihentikan, tapi direkomposisi sehingga mungkin selesainya bisa 2017 akhir atau 2018,” ucap Menteri Basuki.

Selain membahas rencana kerja dan anggaran kementerian PUPR, dalam rapat yang dihadiri oleh 23 anggota Komisi V DPR RI tersebut juga membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sumber : http://www.pu.go.id/m/main/view/11301

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru