banner 728x250

Kemenpora Menghormati Hasil Kerja BPK Memberikan Opini Disclaimer

  • Bagikan
Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga merangkap sebagai Kepala komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto
banner 468x60

Jakarta, Kicaunews.com – Kemenpora menghormati hasil kerja BPK dimana telah memberikan penilaian / opini disclaimer (tidak memberikan pendapat/TMP) terhadap Kemenpora atas laporan keuangan Kemenpora tahun 2015. Yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Juni 2016. Pada saat Presiden mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpinan Kementerian dan lembaga non Kementerian dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Terkait penilaian tersebut walaupun belum belum menerima LHP resmi, Kemenpora memberikan tanggapan sebagai berikut :

banner 336x280

1. Menpora telah mengadakan rapat pimpinan khusus dengan para jajaran eselon 1, staff khusus, Inspektur dan Kepala Biro terkait untuk merespon hasil temuan BPK dimaksud. Sebagai tindak lanjut dari rapat pimpinan tersebut dan sesuai arahan Menpora, maka Kemenpora segera melakukan evaluasi dan kajian secara serius berkaitan dengan temuan BPK yang menyebabkan penilaian disclaimer (TMP).

2. Surat BPK kepada Menpora tanggal 3 Mei 2016 disebutkan bahwa BPK telah menemukan adanya permasalahan yang harus ditindak lanjuti oleh Kemenpora antara lain 1. Saldo assets tetapi konstruksi dalam pengerjaan P3SON/ Pusat Pelayanan Pendidikan dan Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang dan 2. Bantuan yang masih dalam proses pertanggung jawaban oleh penerima bantuan. Khusus mengenai asset P3SON Hambalang, perhitungan saldo aset tetap konstruksi 2015 tidak dapat kami lakukan, karena seluruh dokumen terkait masih disita KPK sejak tahun 2012 dan masih dalam persoalan hukum.

3. Kemenpora telah menyampaikan tanggapan sekaligus penjelasan (tanggapan instansi) melalui surat Sesmenpora selaku kuasa pengguna anggaran tertanggal 21 Mei dan 30 Mei 2016 disertai dokumen, data dan fakta pendukung agar persoalan penyajian belanja serta pertanggung jawaban dana bantuan dari pihak penerima bantuan dapat diakui dan diyakini kewajarannya sesuai dengan standar audit BPK berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Baca juga :  Terkait Pencegahan Gratifikasi, Kemendagri Tindaklanjuti Edaran KPK

4. Sebagai informasi tambahan, mundurnya persoalan P3SON Hambalang tersebut diluar dugaan dan mengejutkan Kemenpora, karena meskipun menyadari bahwa persoalan P3SON Hambalang memang belum tuntas dan baru diketahui kedudukan hukumnya setelah KPK mengirimkan surat kepada Kemenpora tertanggal 27 Juli 2015
yang intinya Kemenpora diizinkan untuk melanjutkan P3SON Hambalang dengan syarat harus ada kajian dan audit khusus tentang masalah konstruksi bangunannya dari lembaga yang kompeten.

Sehingga Kemenpora juga baru bersikap lebih pro aktif setelah ada kkepastian. Sesuai hasil sidang kabinet terbatas tanggal 2 Mei 2016.yang diantaranya menyebutkan Presiden telah mempertimbangkan agar P3SON Hambalang untuk dilanjutkan usai menerima paparan.dari Menteri PU PERA Basuki.Hadimulyomo

Demikian disampaikan Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi merangkap Kepala Kumunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto saat konferensi pers mengenai LHP BPK terhadap Kemenpora di Kantor Kemenpora Jakarta, senin (6/6/2016).(Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *