oleh

Said Iqbal : Pemerintah Diminta Taat Hukum Dengan Rekomendasi Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI

Rekomendasi hasil rapat panja pengupahan komisi IX DPR RI tanggal 25 April 2016 :

1. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk mencabut PP.78 tahun 2015 tentang pengupahan. 2. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Yang Baru dengan formula baru yang tidak bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 3. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk tidak meninggalkan kewenangan daerah (tripartit), penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penentuan inflasi daerah per satu tahun sekali. 4. Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang pengupahan yang baru dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) mengapresiasi hasil kerja panja pengupahan komisi IX DPR RI dan bagi kami adalah kemenangan politik. Demikan disampaikan Sekjen KSPI Muhammad Rusdi dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi Jl.Proklamasi Jakarta, jum’at (27/5).

Rusdi menegaskan PP.78 tahun 2015 bertentangan dengan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 88- pasal 98 UU 13 tahun 2003 jelas penetapan upah minimum oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berjumlah 60 item.

Kalau PP 78 tahun 2015 hanya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan tidak ada survei KHL. Banyak daerah dibatalkan upah sektoral. Biasanya 5- 15 persen tambahan upah sektoral ujar Rusdi.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan kami Gerakan Buruh Indonesia (GBI) dan Rumah Rakyat Indonesia (RRI) memperjuangkan aspirasi buruh Indonesia. Kami akan melakukan aksi tiga hari berturut-turut 30 Mei – 2 Juni 2016 dengan jumlah peserta 1.500 buruh se Jabodetabek.
30 Mei 2016 aksi buruh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dilanjutkan ke kantor KPK. Tanggal 1 dan 2 Juni aksi buruh di kantor Gubernur DKI Jakarta dengan tuntutan 1. Untuk menaikkan upah minimum 2017 sebesar Rp 650.000.00. 2. Cabut PP 78 tahun 2015. 3. Menolak Reklamasi teluk Jakarta karena ada buruh-buruh pelabuhan terkena dampak dan kami sangat peduli.

Baca juga :  Cek Ketersediaan Pangan, Brimob Polda Jabar Sambangi Pasar Cipanas Cianjur

Iqbal menambahkan Presiden Joko Widodo adalah Presiden Rakyat dan mendengarkan suara rakyat. Berdasarkan buku tren ketenagakerjaan 2014-2015 yang diterbitkan organisasi buruh internasional. Upah rata-rata pekerja Indonesia 174 dolar Amerika Serikat, Vietnam 181 dolar, Thailand 206 dolar, Malaysia 609 dolar dan Singapura 3.547 dolar. Upah rata-rata Indonesia dibawah upah rata-rata negara anggota Asean dan diatas upah rata-rata Laos dan Kamboja.

Kebijakan upah murah menyebabkan gini rasio (kesenjangan) semakin melebar. Saat ini gini rasio Indonesia 0,42 sedangkam gini rasio Singapura rendah karena upahnya layak. Pemerintah diminta taat hukum dengan rekomendasi panja pengupahan Komisi IX DPR RI tutup Iqbal. (Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru