oleh

Fraksi NKRI, Desak Jokowi Segera Usir dan Tutup PT. Vale dari Bumi NKRI

Jakarta, kicaunews.com – ramai dan hangatnya permasalahan terkait penambangan nikel di beberapa provinsi Sulawesi oleh perusahaan tambang asal Brasil yang begitu banyak merugikan masyarakat dan Negara akhir-akhir ini membuat geram salah satu organisasi yang mengatasnamakan Forum Advokasi dan Kajian Strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (FRAKSI NKRI) di Jakarta.

Dimana Fraksi NKRI dibawah Komando Tajuddin Kabbah akan menggerakkan dan melakukan aksi besar-besaran menurunkan masa untuk mendesak Orang Nomor 1 di Indonesia Jokowi sebagai pucuk pimpinan tertinggi mengambil kebijakan dan tindakan untuk segera mengusir dan menutup perusahaan tambang asal Brasil PT Vale Indonesia. Bahkan Fraksi NKRI tak segan-segan akan melakukan Aksi rutin (Car Free day) untuk boikot serta meminta dukungan dengan melakukan loungmarch sepanjang Semanggi sampai Istana Negara untuk meminta dukungan kepada masyarakat Indonesia sebagai bukti kepedulian sampai ditutupnya kegiatan PT. Vale dari Bumi NKRI.

Pasalnya, keberadaan PT. Vale (eks. PT. INCO) yang sudah berdiri puluhan tahun dinilai sangat-sangat merugikan Masyarakat dan melecehkan Negara dengan tidak tunduk patuhnya terhadap UUD 1945 sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti disampaikan Ketum Fraksi NKRI yang juga mantan Sekjen Forum Mahasiswa Tambang Indonesia Era 1997-1999, Tajuddin Kabbah kepada kicaunews.com mengatakan, bahwa PT. Vale tidak layak beroperasi karena tidak mengantongi izin resmi serta banyak mengabaikan dampak dari limbah hasil eksploitasi penambangan seperti terjadinya pendangkalan pada muara sungai Timbalo akibat endapan material berwarna merah kecoklatan yang diduga kuat diakibatkan oleh pembuangan limba industri secara langsung kedasar sungai sungai Malili, melalui sungai Timbalo, danau Mahalona, danau Towuti hingga kedasar sungai Malili (Kab. Luwu Timur Provinsi Sulsel) serta limbah yang mengandung bahan beracun serta amdal pun ikut terabaikan.

Masih kata Tajuddin, Tidak hanya itu, PT Vale Indonesia Tbk melakukan perambahan hutan lindung seperti melakukan pembukaan jalan di kawasan hutan lindung sepanjang 28 km, membuat jaringan pengelolaan limbah cair, membuat penampungan tanah hasil test pit, serta membangun base camp dan infrastruktur lainnya. Semua kegiatan tersebut tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian kehutanan berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kab. Morowali (Provinsi Sulteng).

Pelanggaran terus dilakukan Oleh PT. Vale dan berdasarkan data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan pada juni 2014 yang menjelaskan bahwa PT Vale diduga melakukan Survey Eksplorasi di area hutan konservasi seluas 3.303,46 HA dan Operasi produksi di area hutan lindung sebesar 70.498,79 HA di Luwu Timur.

Baca juga :  Wakapolda Jabar Buka Acara Rapat Penyusunan Target PNBP Tahun 2021 dan Rakernis Fusngsi Intelkam

PT Vale Indonesia juga pernah di protes ratusan penduduk Desa Harapan dan Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atas dugaan pencemaran lingkungan yakni tumpahan minyak di Laut Lampia bahkan berujung pada sikap warga yang menutup pelabuhan Mangkasa Point, tempat pembongkaran minyak, akibat tumpahan minyak itu alhasil pendapatan mereka sebagai nelayan pencari ikan dilaut tersebut menurun drastis karena laut tercemari minyak, bukti terjadi pencemaran lingkungan saat itu dapat dilihat dari kerusakan pantai akibat munculnya bau minyak, residu berwarna gelap yang terhampar dan gumpalan tar yang menghitam akibat penumpukan minyak di pantai yang sudah dipastikan merusak biologis laut.

Lebih jauh Ketum Fraksi NKRI Tajuddin Kabbah menjelaskan, Belum selesainya permasalahan, PT Vale yang dulu dikenal dengan nama PT. Inco juga menyalahi aturan kontrak karya dimana Warga menilai penetapan peta konsesi baru PT Vale itu menyerobot tanah milik masyarakat, termasuk tanah adat. terbitnya Peta Batas COW PT. Vale Indonesia Tbk. (Amandemen 2014) Sulawesi Selatan tidak pernah disosialisasikan sebelumnya dan tidak melalui Free, Prior and lnformed Cansent (FPIC) kepada Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti dan Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Dengan ditetapkan Peta Batas COM PTVI (Amandemen 2014) Tajuddin Kabbah menambahkan, ini sudah dipastikan akan menghilangkan akses dan mata pencaharian Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal khususnya disektor Pertanian (Persawahan), Perkebunan (Kakao t 6.610 H4 Lada t 455,45 Ha, Kelapa sawit sekitar 7 49 Ha, Peternakan (sapi) dan Perikanan karena semua lahan masyarakat masuk dalam Peta Batas COW PT. Vale Indonesia.

Masih kata Tajuddin Kabbah, pada saat menghadiri undangan acara Forum Masyarakat Tambang (FORMAT SULTRA) beberapa waktu lalu di Hotel Grand Mercure Jakarta yang dihadiri langsung Gubernur Sultra, Nur Alam serta beberapa SKPD, Tokoh Masyarakat dan beberapa Perusahaan Tambang seperti PT. Antam dan beberapa PT Lainnya yang beroperasi di Sultra. tetapi. ketidakhadiran PT. Vale pada acara tersebut membuat pertanyaan besar bagi Fraksi NKRI khususnya. “inikan ajang silturahmi, kok PT. Vale tidak hadir, ini ada apa,” aku Tajuddin Kabbah.

Baca juga :  Aziz Khafia: Semua Punya Berpotensi Besar Jadi Pemimpin Jakarta

Ditambah lagi Risuhnya Permasalahan PT. Vale pun membuat geram Gubernur Sultra Nur Alam, dimana Nur Alam menyatakan dengan tegas 5 pelanggaran yang dilakukan PT. Vale terkait pelanggaran Kontran Karya (KK) disusul surat resmi yang di buat gubernur untuk presiden yang ditembuskan ke DPRD Sultra.

Dimana pelanggaran Pertama, Gubernur menganggap PT. Vale tidak melaksanakan isi perjanjian KK, yakni tidak membangun pabrik produksi berkapasitas 35-40 juta pon, baik di Pomalaa maupun di Bahodopi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 angka 1 huruf b modifikasi KK yang seharusnya berakhir tahun 2008 lalu. Padahal dalam KK itu, tertulis jelas investasi yang diperlukan untuk pabrik masing-masing sekitar US$ 500 juta, dan pabrik pertama akan beroperasi pada tahun 2005. Namun hingga kini belum juga terealisasi.

Disamping itu, selama 46 tahun memegang KK di Sultra, PT. Vale dianggap belum melaksanakan satupun program pembangunan daerah sesuai pasal 3 angka 4 yang seharusnya dilakukan pada tahun 2008 saat perpanjangan kontrak. Seperti pembuatan jalan proyek, pra studi kelayakan potensi PLTA di sungai-sungai Sultra, pelayanan jasa, serta program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian. Dengan rencana biaya sebesar US$ 3 juta.

Kedua, PT. Vale dianggap melanggar KK karena bekerjasama dengan PT. Antam Pomalaa pada tahun 2005-2008, dengan menyuplai bijih nikel kadar tinggi sejumlah 3 juta ton. Padahal kerjasama itu tidak tertuang dalam KK. Hal ini melanggar UU nomor 41 tahun 1999, karena menambang di kawasan Hutan Lindung tanpa Izin Pinjam Pakai dari Kementerian Kehutanan.

Pelanggaran ketiga, PT. Vale terindikasi bekerjasama dengan perusahaan pemegang IUP yang dikeluarkan Bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud, untuk menambang wilayah KK PT. Vale di Blok Suasua dan Latou tahun 2011-2014. Dari kerjasama itu, sebanyak 9,57 juta ton nikel sudah diekspor. Parahnya, perusahaan pemegang IUP itu disinyalir tidak membayar royalti ke negara, sehingga bekas galian tambang dibiarkan terbuka lebar. Ini melanggar UU nomor 4 tahun 2009 dan UU nomor 32 tahun 2009.

Keempat, Pemprov sudah pernah meminta PT. Vale melalui surat Gubernur nomor 545/3754 per tanggal 10 September 2009, untuk melepaskan seluruh wilayah KK di empat blok yakni Blok Pomalaa, Matarape, Suasua dan Latou, untuk dikembalikan pada negara agar dapat dimanfaatkan pada kepentingan lain. Pasalnya keempat blok tersebut tidak dikelola oleh Vale sendiri karena berdasarkan studi kelayakan PT. Vale pada 2008, keempat blok tersebut tidak layak dibangun pabrik pengolahan dan pemurnian. Sayangnya, permintaan Gubernur tersebut tidak diseriusi dan diulur oleh PT. Vale, sehingga dianggap telah melakukan pembohongan besar kepada pemerintah daerah kala itu.

Baca juga :  Mendagri: Lulusan IPDN Adalah Aparatur Perekat NKRI

Poin terakhir, Pemprov Sultra menilai amandemen KK tanggal 17 Oktober 2014 sangat merugikan daerah. Sebab amandemen dilakukan tanpa mencermati pelanggaran yang dilakukan PT. Vale, apalagi renegosiasi saat itu tidak melibatkan Pemerintah Daerah. Ditambah lagi dalam amandemen, tidak satupun memuat kepentingan daerah. Sehingga Pemprov menganggap Vale menghalangi percepatan pengelolaan sumber daya mineral untuk kesejahteraan masyarakat Sultra.

Menyikapi permasalahan PT. Vale Indonesia, Ketua fraksi NKRI, Tajuddin Kabbah mengatakan,  jelas-jelas sejak tahun 2013 PT. Vale Indonesia belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan melanggar isi kontrak karya (KK) serta melanggar UU N0.32, Tentang Lingkungan Hidup, amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan Energi dan melanggar UU No. 41 tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Tajuddin menegaskan, pemerintah pusat harus tegas, semua kegiatan yang dilakukan PT. Vale selama bertahun-tahun jelas sangat-sangat merugikan masyarakat khususnya bangsa Indonesia.

“Sudah Jelas-jelas PT. Vale Melanggar dan Melecehkan Bangsa dengan tidak patuhnya terhadap UUD, kenapa masih beroperasi dan diperpanjang kontraknya sampai 2025, apa Jangan-jangan Pemerintah Pusat ada main mata dengan PT. Vale,” kata Tajuddin Kabbah

Diketahui bersama, Bahwa PT. Vale telah mengakibatkan kerusakan alam dan mengubah bentang alam serta mengakibatkan degradasi hutan yang seharusnya ditindak tegas pemerintah. Hal ini karena mengancam kelestarian lingkungan dan melanggar prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Tajuddin Kabbah juga menuturkan, bahwa Fraksi NKRI dalam waktu dekat ini juga akan melakukan monitoring dan investigasi ke beberapa wilayah daerah pertambangan yang terjadi konflik dengan PT. Vale Indonesia.(TIM)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru