oleh

Letjend TNI (Purn) Suryo Prabowo : Kebijakan Pemerintah Tidak Berpihak Pada Pribumi

Jakarta, Kicaunews.com – Kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada asing dikhawatirkan menjadikan pribumi seperti rakyat Palestina, suku Aborigin di Australia, suku Indian di Amerika atau suku Melayu di Singapura. Demikian disampaikan mantan Kasum TNI, Letjend TNI (Purn) Suryo Prabowo dalam orasi kebangsaan siang tadi di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta, senin (9/5/16).

“Pemerintah ini aneh. Bila di negara manapun pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional dan pribuminya, sebaliknya pemerintah Indonesia justru memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada orang asing”, ungkapnya.

Menurut Suryo, dimanapun juga, pendatang asing, kecuali pengungsi dari negara yang sedang konflik, memiliki berbagai keunggulan dibandingkan pribumi.

“Umumnya perantau itu meninggalkan tanah leluhurnya dengan tekad kuat untuk memperbaiki nasib. Sehingga pemerintah seharusnya mengerti, bahwa sampai sekarang ini Indonesia belum bisa disandingkan dengan banyak negara di dunia”.

Dalam orasi yang dihadiri sejumlah tokoh tersebut Suryo memaparkan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia hingga hanya mampu menduduki ranking 69 dari 76 negara terendah di Asean.

“Untuk memenuhi kebutuhan sembako secara mandiri pun kita belum bisa. Singkong masih import, begitu pula garam dan gula. Kesejahteraan masyarakatpun baru menempati rangking ke-126 dunia dengan angka kemiskinan 11,5 persen, yang mengakibatkan tingkat kesenjangan antara golongan kaya dengan miskin sebesar 0,42 persen”.

Suryo juga menyoroti masih banyaknya rakyat Indonesia yang miskin dan terpinggirkan. “Lihat saja properti di daerah elit di Jakarta banyak dihuni oleh penduduk asing, dan Tionghoa. Sedangkan pemukiman pribumi semakin terpinggirkan. Ini faktual, bukan rasis”, tegasnya.

Oleh sebab itu menurut Suryo, berbagai kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan pada pihak asing harus dihentikan.

“Pemerintah juga bukan rasis bila kebijakannya harus berpihak para pribumi. Pemerintah tidak juga boleh menggadaikan negara ini dengan memberikan kebebasan yang berlebihan kepada asing, antara lain dengan memberi kemudahan bagi orang asing untuk bisa memiliki properti, menguasai industri gula, karet, listrik, bioskop, restoran dan memiliki 100 persen saham pada 35 jenis usaha lainnya. Sungguh sangat ironis, sementara rakyat kita hujan panas antri dipinggir pagar kedutaan asing untuk mendapatkan visa, pemerintah mengijinkan warga dari 169 negara asing bebas masuk Indonesia tanpa visa. Pemerintah seharusnya tidak boleh mengijinkan masuknya 10 juta buruh kasar China, sebelum bisa mengatasi 7,56 juta warganya yang masih berstatus pengangguran, 600 ribuan diantaranya adalah sarjana”, bebernya.

Baca juga :  Pokdarkamtibmas Bhayangkara Daerah Metro Jaya Gelar Rakor Pembentukan panitia Pengarah dan Pembahasan Rancangan Materi Musda Ke - V

Pada bagian lain orasi tersebut, Suryo juga menyoroti masih rendahnya upah buruh tani dan buruh industri mengalami penurunan 3,5 persen triwulan ke triwulan.

“Banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pribumi seperti ini menimbulkan kesan, bahwa pemerintah telah menjadi proxy dari bangsa asing untuk menindas rakyatnya sendiri”.

Pada bagian akhir orasinya, Suryo mengajak elemen bangsa untuk bangkit dan berani mengingatkan pemerintah.

“Ditengah kegaduhan politik, dan kegamangan penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi sekarang ini, seharusnya segenap komponen bangsa berani bergerak untuk menegakkan kedaulatan rakyat agar tidak terjajah dinegaranya sendiri”, tutupnya.(Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru