oleh

TUNTUTAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA PEDULI BANK SUMUT

Jakarta, Kicaunews.com – (20/04)Rabu, ratusan masyarakat Sumatera Utara Peduli  Bank Sumut berunjuk rasa menuntut A. Bahwa PT. Bank Sumut adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Setelah mengalami kerugian kumulatif cukup besar akibat krisis keuangan tahun 1998-1999, kemudian bangkit setahap demi setahap hingga akhirnya mampu tumbuh dan berkembang sampai dengan tahun 2012 dengan kinerja yang cemerlang menjadi Bank Daerah yang diperhitungkan di tingkat nasional. Berbagai prestasi dan penghargaan diraih sebagai bukti pengakuan eksistensi profesionalitas Bank Sumut di kalangan industri perbankan dan menjadi Bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara.

B. Bahwa  sejak tahun 2013 PT. Bank Sumut tumbuh melambat, perkembangan terhenti dan kinerja semakin menurun. Ini disebabkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran ketentuan internal, peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) oleh berbagai pihak dalam pengelolaan bank. Antara lain intervensi berlebihan karena kepentingan pribadi Gubernur Sumatera Utara selaku Pemegang Saham Pengendali dalam proses pergantian Pengurus Bank, intervensi Dewan Komisaris dalam operasional Bank dan inkompetensi Direksi dalam memimpin PT. Bank Sumut.

C. Bahwa sebagai akibatnya, permasalahan pergantian pengurus bank tidak selesai hingga saat ini, terjadi kekisruhan internal dan berbagai tindakan pelanggaran GCG dan fraud yang menimbulkan opini negatif dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT. Bank Sumut. Hal ini berdampak pada kinerja korporasi PT. Bank Sumut yang semakin menurun ditandai dengan rasio kredit macet (NPL) semakin memburuk, penurunan kemampuan pencapaian laba dan tingkat kesehatan Bank serta rasio keuangan yang terus menurun. Apabila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan bank ini akan semakin terpuruk dan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan ekonomi masyarakat Sumatera Utara dan merugikan keuangan Daerah/Negara.

Baca juga :  Bhabinkamtibmas Polsek Regol Polrestabes Bandung Kontrol Lembur Tohaga Lodaya

D. Bahwa Terjadinya pelanggaran oleh pemegang saham pengendali dan pengurus PT. Bank Sumut tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut. Dalam hal ini OJK tidak melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik bank sebagaimana maksud pembentukannya yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

E. Bahwa OJK yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 seharusnya bertujuan salah satunya adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, salah satunya di sektor Perbankan, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengaturan dan pengawasan meliputi kepengurusan dan sumber daya manusia bank. Di dalam tugas pengawasan, OJK berwenang menetapkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bahwa  untuk menyelamatkan PT. Bank Sumut sebagai asset daerah yang diharapkan mampu terus tumbuh dan berkembang guna mendorong perekonomian Sumatera Utara.

Dengan ini  kami sebagai bagian dari elemen masyarakat Sumatera Utara meminta Ketua Dewan Komisioner OJK untuk :
1. Menindak tegas pejabat OJK Regional 5 dan OJK Pusat yang terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan pelanggaran GCG dan penurunan kinerja yang terjadi di PT. Bank Sumut dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan dan ketentuan perbankan di PT. Bank Sumut ;

2. Mengambil sikap maupun tindakan yang diperlukan guna menghentikan intervensi Gubernur Sumatera Utara sebagai  Pemegang Saham Pengendali yang tidak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pergantian pengurus PT. Bank Sumut ;

3. Membatalkan proses fit and proper test calon Komisaris Utama dan calon Komisaris PT. Bank Sumut ( Rizal Pahlevi dan Hendra Arbi ) dan kekosongan pengurus bank saat ini yang diajukan oleh pemegang saham pengendali tanpa memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang GCG ;

Baca juga :  kepatuhan Protokol Kesehatan Gelar Ops Yustisi Polsek Lelea Bersama TNI dan Sat Pol PP.

4. Melakukan fit & proper test kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh Direktur Bank Sumut atas pelanggaran aspek integritas dan kompetensi yang berdampak potensi risiko bagi operasional, pertumbuhan dan perkembangan PT.  Bank SUMUT

5. Mengambil tindakan sesuai peran dan fungsi OJK sebagaimana kewenangan yang diberikan dalam UU No.21 Tahun 2011 untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kepengurusan dan pelanggaran ketentuan di PT. Bank Sumut ;

A.Widhy

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru